Headline.co.id, Probolinggo ~ Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kota Probolinggo baru mencapai 32 persen hingga 15 November 2026, masih di bawah target pemerintah daerah sebesar 75 persen tahun ini. Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadi Agen Perlinsos dan mendata sedikitnya lima kepala keluarga (KK). Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perlinsos di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin (16/11/2026). Pendataan melalui para agen diharapkan mempercepat pengumpulan data masyarakat dan mendukung penyaluran layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Rendahnya jumlah ASN yang terdaftar sebagai agen menjadi salah satu hal yang disoroti dalam upaya mengejar target digitalisasi Perlinsos. Dari lebih dari 4.000 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, baru 414 orang yang terdaftar sebagai Agen Perlinsos hingga 15 November 2026. Mereka telah menjangkau sekitar 1.500 KK.
Perlinsos Probolinggo meningkat 15 persen dalam lima hari
Berdasarkan evaluasi pemerintah daerah, capaian digitalisasi Perlinsos di 29 kelurahan meningkat 15 persen selama periode 9–13 November 2026. Kota Probolinggo menempati peringkat ke-10 dalam digitalisasi Perlinsos di Jawa Timur.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Peningkatan tersebut didukung pendataan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), ketua RT dan RW, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta jajaran pemerintah kelurahan.
Namun, jangkauan pendataan ASN masih lebih kecil dibandingkan sejumlah kelompok lain. Kelompok masyarakat umum melibatkan 1.300 agen dengan jangkauan 4.900 KK. Sebanyak 800 ketua RT dan RW telah mendata 8.500 KK, sedangkan 116 pendamping PKH menjangkau 7.100 KK dan 80 PSM mendata 2.000 KK. Pendataan mandiri tercatat menjangkau 1.500 KK.
Ina meminta ASN mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi Agen Perlinsos. Ia juga meminta mereka membantu pendataan warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Oleh karena itu, dengan surat edaran yang berlaku, maka setiap ASN dapat berperan aktif membantu pendataan minimal 5 KK di lingkungan tempat tinggalnya. Jika seluruh ASN bergerak, potensi jangkauan pendataan sangat besar. Keterlibatan ASN bukan sekadar memenuhi target angka, ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai aparatur untuk membantu masyarakat mendapatkan akses layanan perlindungan sosial,” imbuhnya.
Ina menjelaskan digitalisasi Perlinsos bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan mempercepat akses masyarakat ke layanan perlindungan sosial. Sistem pendataan tersebut juga ditujukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
“Setiap Agen wajib memiliki IKD, manfaat Digitalisasi Perlinsos yakni memberikan perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi, mempermudah akses layanan, mempermudah pengajuan sanggahan jika data tidak sesuai, meningkatkan ketepatan sasaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong inklusivitas dan pemberdayaan hingga mandiri,” ujarnya.
Pendataan mencakup seluruh warga
Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo Siti Romlah mengatakan Perlinsos tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Menurut dia, pendataan juga terkait dengan berbagai program perlindungan dan jaminan sosial.
“Misalkan BPJS, jaminan kesehatan, ke depan PIP, KIP, subsidi LPG, subsidi BBM, subsidi listrik, semuanya melalui Perlinsos. Penerima manfaat harus yang terdaftar di Perlinsos,” jelasnya.
Siti mengatakan pendataan dilakukan terhadap seluruh warga dan tidak dibatasi pada kelompok desil 1–4. Pendataan menyeluruh diperlukan agar data masyarakat tersedia, mengingat ketentuan penerima subsidi dapat berbeda pada setiap program.
Warga yang merasa memenuhi syarat sebagai penerima manfaat tetapi belum memperoleh bantuan dapat mengajukan sanggahan melalui mekanisme Perlinsos. Pengajuan dapat dibantu oleh ASN, pengurus RT dan RW, serta pemerintah kelurahan dengan mengacu pada dasbor Perlinsos Kementerian Sosial.
“Satu ASN minimal mendaftarkan 5 KK, maksimal tak terhingga sesuai kepedulian kita agar semua warga mempunyai hak mendapatkan layanan yang sesuai. Sosialisasi terus kita lakukan, salah satunya dalam acara ‘Bincang Solusi’ bersama Diskominfo Kota Probolinggo,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















![[Siaran Pers] Buka Konferensi Nasional FKUB, Menkomdigi Ajak Tokoh Agama Cegah Disinformasi di Ruang Digital](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-buka-konferensi-nasional-fkub-menkomdigi-ajak-tokoh-agama-cegah-disinformasi-di-ruang-digital.png)
