Headline.co.id ~ Headline.co.id, Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mendorong penanganan permanen terhadap tujuh daerah aliran sungai (DAS) yang masih bermasalah setelah banjir pada 25 November 2025. Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan sedimentasi, kayu gelondongan, dan tanggul darurat yang kembali jebol meningkatkan risiko banjir susulan. Ia menyampaikan hal itu di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (16/11/2026) malam. Pemkab berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra I untuk mempercepat pengerukan, pembersihan aliran, serta pembangunan tanggul permanen.
Pemulihan pascabanjir di Pidie Jaya masih mencakup perbaikan infrastruktur sungai, pembangunan hunian bagi warga terdampak, dan pemulihan mata pencaharian. Hampir setahun setelah bencana, sejumlah lahan pertanian dan tambak belum pulih sepenuhnya.
“Kalau kita lihat, semua sungai yang ada ini menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Ada tujuh daerah aliran sungai yang semuanya bermasalah dengan sedimentasi,” kata Sibral.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tujuh DAS Pidie Jaya perlu penanganan menyeluruh
Menurut Sibral, sedimentasi yang menumpuk dan kayu gelondongan sisa bencana menghambat aliran sungai. Ketika hujan deras, kondisi tersebut meningkatkan risiko luapan air. Kekhawatiran itu diperkuat oleh banjir susulan pada 1 November 2026, yang menyebabkan tanggul darurat jebol di sejumlah titik.
Karena itu, penanganan tidak cukup dengan memperbaiki tanggul yang rusak. Pemkab menilai pengerukan sedimentasi, pembersihan material penyumbat aliran, dan pembangunan tanggul permanen di lokasi rawan diperlukan untuk menekan risiko banjir berulang.
Pemkab telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BWS Sumatra I untuk menangani sejumlah titik kritis, termasuk di Sungai Krueng Ulim dan Krueng Meureudu. Perbaikan tanggul yang jebol telah berjalan di beberapa lokasi, tetapi pemerintah daerah menyebut penanganan perlu dilanjutkan secara menyeluruh.
Upaya lanjutan yang dibutuhkan mencakup pemasangan batu pelindung atau boulder, pembangunan tanggul permanen, pengerukan sedimentasi, dan pembersihan kayu gelondongan. Luapan sungai dikhawatirkan kembali mengancam permukiman serta merusak lahan pertanian, tambak, dan infrastruktur yang sedang dipulihkan.
Pembangunan hunian tetap masih berlangsung
Di luar penanganan sungai, Pemkab Pidie Jaya mencatat kebutuhan hunian tetap (huntap) terpusat bagi 739 kepala keluarga (KK) dan huntap mandiri bagi 2.330 KK. Sebanyak 110 unit huntap terpusat sedang dikerjakan. Pembangunan bagi 629 KK lainnya direncanakan dimulai pada awal 2027 melalui kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
Pembangunan huntap mandiri untuk 2.330 KK ditargetkan berlangsung sepanjang 2026 dan diharapkan selesai pada akhir tahun. Sementara itu, warga yang masih menunggu rumah tetap memperoleh dukungan berupa hunian sementara (huntara) atau dana tunggu hunian (DTH).
“Untuk huntara, alhamdulillah sudah terakomodasi semua bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Sibral. Ia menyebut percepatan pembangunan huntap diperlukan agar warga dapat menempati rumah permanen dan melanjutkan kehidupan secara normal.
Untuk bantuan sosial tahap pertama, Pemkab telah mengajukan bantuan kepada Kementerian Sosial bagi sekitar 24 ribu KK. Sekitar 22 ribu KK telah menerima pencairan, sedangkan sekitar 2.000 KK masih menunggu penyelesaian. Pada tahap kedua, bantuan diajukan untuk sekitar 9.000 KK dan diharapkan disalurkan pada 2026 setelah proses verifikasi dan validasi penerima.
Lahan pertanian dan tambak belum sepenuhnya pulih
Bencana juga berdampak pada layanan kesehatan. Dari 12 puskesmas di Pidie Jaya, 10 terdampak banjir hidrometeorologi pada November 2025. Sibral menyatakan seluruh fasilitas tersebut berangsur pulih dan pelayanan kesehatan telah kembali berjalan. Dukungan obat-obatan dan bantuan kesehatan dari pemerintah pusat serta daerah lain turut membantu layanan bagi masyarakat.
Pemulihan ekonomi masih menghadapi tantangan karena sebagian lahan pertanian dan tambak mengalami kerusakan berat. Pemkab mengerahkan alat berat untuk membersihkan lahan pertanian yang tertimbun material banjir. Di Kecamatan Meureudu, sebagian lahan yang sebelumnya rusak berat mulai dapat digunakan kembali untuk bercocok tanam.
Bagi lahan yang belum pulih, pemerintah daerah mengimbau petani memanfaatkan area yang memungkinkan untuk menanam komoditas alternatif, seperti jagung dan tanaman berumur pendek. Tambak yang rusak ringan telah dibersihkan dan sebagian mulai dapat ditebar benih ikan kembali, sedangkan tambak yang rusak berat masih membutuhkan rehabilitasi.
“Masih banyak perekonomian masyarakat yang terganggu, terutama persawahan dan tambak yang rusak berat dan belum tertangani secara maksimal,” kata Sibral.
Pemkab menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menangani tujuh DAS secara berkelanjutan. Selain pembangunan kembali rumah dan pembersihan material banjir, perbaikan aliran sungai serta pemulihan lahan dan tambak menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak banjir berikutnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















