Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membahas optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 serta DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026).
Rapat tersebut mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk memperkuat koordinasi penyaluran serta pemanfaatan DBH PPh dan DBH CHT. Langkah ini ditempuh agar pengelolaan dana berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Forum itu juga menjadi sarana menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil, dan membahas kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Melalui koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap pengelolaan DBH dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Koordinasi DBH PPh dan DBH CHT Libatkan Pemerintah Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat.
Hadir pula narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Peserta lainnya terdiri atas jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, koordinasi menjadi penting agar pemahaman mengenai regulasi penyaluran dan pemanfaatan dana bagi hasil dapat diterapkan secara sama oleh seluruh pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Hendra mengapresiasi Bapenda Provinsi Kalimantan Barat yang telah menginisiasi pelaksanaan rapat koordinasi. Menurut dia, forum tersebut memiliki peran penting dalam mendorong optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan dana bagi hasil.
“Optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap terbangun kesamaan persepsi dan langkah bersama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bagi hasil,” ujar Hendra.
DBH CHT Diminta Dikelola Tepat Sasaran
Hendra menegaskan, koordinasi lintas instansi diperlukan agar pengelolaan DBH PPh dan DBH CHT dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan akuntabel. Ia juga menilai kesamaan pemahaman terhadap peraturan menjadi salah satu hal penting untuk memastikan penyaluran dan pemanfaatan dana berjalan sesuai ketentuan.
Rapat koordinasi itu diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Permasalahan tersebut selanjutnya dapat dibahas bersama instansi terkait untuk merumuskan solusi.
Perhatian khusus diberikan terhadap pemanfaatan DBH CHT. Penggunaan dana tersebut perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dana yang disalurkan dapat mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain membahas aspek penyaluran, forum tersebut juga diarahkan untuk mengevaluasi pemanfaatan dana bagi hasil. Evaluasi diperlukan agar pengelolaan DBH dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan tidak berjalan sendiri-sendiri pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Hendra Ajak Pemda Sampaikan Kendala
Menutup sambutannya, Hendra mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan rapat koordinasi secara aktif. Ia meminta peserta berdiskusi dengan para narasumber dan menyampaikan persoalan yang membutuhkan penyelesaian bersama.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar informasi, menyampaikan kendala yang dihadapi, dan mencari solusi konkret. Kita ingin pengelolaan dana bagi hasil semakin optimal sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya.
Melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarpemerintah, pengelolaan DBH PPh dan DBH CHT di Kalimantan Barat diharapkan semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan tersebut juga diharapkan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
