Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdialog dengan sekitar 26 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam kegiatan Sapa Manajer KDKMP di Seluruh Indonesia, Senin (26/10/2026). Dialog yang berlangsung di Jakarta itu digelar untuk mengawal operasionalisasi KDKMP sekaligus menyerap kendala yang dihadapi para manajer di lapangan. Pemerintah mencatat terdapat 28.787 KDKMP, dengan 10.070 koperasi di antaranya telah beroperasi. Melalui dialog tersebut, Zulkifli mendorong penyelesaian persoalan pasokan dan biaya operasional secara lebih cepat melalui koordinasi di wilayah kerja.
Sejumlah manajer KDKMP dari Banyumas, Kediri, dan Blitar menyampaikan kendala berupa pasokan barang yang belum konsisten serta kebutuhan biaya operasional. Masukan tersebut dicatat oleh Menko Pangan sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan koperasi.
Zulkifli merencanakan rapat evaluasi KDKMP setiap minggu. Selain itu, ia akan menggelar pertemuan rutin dengan para manajer untuk memantau perkembangan koperasi, membahas persoalan yang muncul, serta memastikan tindak lanjut atas masalah di lapangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“KDKMP merupakan program baru dengan pekerjaan besar yang harus kita jalankan bersama. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin,” ujar Zulkifli di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Fungsi utama KDKMP
Dalam dialog tersebut, Zulkifli mengingatkan manajer mengenai dua fungsi utama KDKMP. Koperasi tersebut berperan sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat desa sekaligus menjadi offtaker yang menampung dan membeli hasil warga.
Karena itu, manajer diminta memprioritaskan fungsi pelayanan publik KDKMP. Fokus tersebut terutama mencakup kepastian ketersediaan serta penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Fokuskan KDKMP untuk menjalankan fungsi infrastruktur pemerintah yang menyalurkan barang bersubsidi kepada penerima yang berhak. KDKMP harus hadir sebagai layanan yang nyata bagi warga dan menjadi penghubung bagi hasil produksi desa ke pasar,” kata Zulkifli.
Pemerintah ingin koperasi yang telah beroperasi tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Manfaat tersebut meliputi akses terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi serta dukungan terhadap tumbuhnya kegiatan ekonomi desa.
Manajer diminta aktif atasi kendala pasokan
Untuk mengatasi persoalan pasokan, Menko Pangan mendorong manajer KDKMP berkoordinasi secara aktif dengan Agrinas dan BUMN pemasok terdekat. Koordinasi langsung di wilayah dinilai dapat membantu mempercepat pengecekan stok serta penyelesaian masalah operasional.
Para manajer juga dapat memanfaatkan PIC Area Agrinas sebagai penghubung, pendamping teknis, dan kanal untuk mengeskalasi kendala yang dihadapi koperasi. Dengan mekanisme tersebut, persoalan di lapangan dapat segera disampaikan kepada pihak yang berkaitan.
Zulkifli menekankan bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Menurut dia, proses pengambilan keputusan dari pusat dapat memerlukan waktu, sehingga manajer perlu bergerak aktif di wilayah kerja masing-masing.
Manajer diminta membangun koordinasi dengan pihak terkait, memeriksa perkembangan persoalan, serta melaporkan hasilnya. Langkah tersebut diharapkan mempercepat penanganan kendala operasional KDKMP.
Peran manajer dalam operasional KDKMP
Manajer bertanggung jawab mengelola operasional harian KDKMP dengan berkoordinasi bersama pengurus koperasi dan Kepala Desa atau Lurah sebagai pengawas. Dalam pelaksanaan tugasnya, manajer bersama pengurus juga menyampaikan laporan mengenai perkembangan usaha dan kondisi keuangan.
Laporan tersebut mencakup kesiapan pengelolaan koperasi, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut yang telah dilakukan. Informasi itu menjadi bagian penting dalam pemantauan dan evaluasi operasional KDKMP.
Dengan jumlah 10.070 koperasi yang telah beroperasi dari total 28.787 KDKMP, pemerintah berupaya memastikan keberadaan koperasi benar-benar dirasakan warga. Pengawalan dilakukan melalui pemantauan rutin, koordinasi dengan pemasok, dan penanganan persoalan di tingkat wilayah.
“KDKMP harus hidup dan memberi manfaat nyata. Kita kawal bersama agar koperasi ini melayani warga dengan cepat, memperkuat ekonomi desa, dan membuka peluang bagi masyarakat setempat,” ujar Zulkifli.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
