Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat reformasi layanan publik selama dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan melalui perluasan Mal Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi perlindungan sosial, konsolidasi aplikasi pemerintah, serta penataan kelembagaan dan aparatur. Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memangkas prosedur yang panjang dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu perubahan utama terlihat dari ekspansi MPP yang mengintegrasikan layanan lintas instansi dalam satu gedung. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah mendirikan 83 fasilitas fisik baru sehingga jumlah wilayah yang mengoperasikan MPP mencapai 313.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan MPP membantu memutus rantai birokrasi yang panjang karena masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“MPP memutus rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat bisa mendapat layanan di satu gedung, terobosan ini menghemat waktu dan biaya masyarakat,” ungkap Rini.
Selain fasilitas fisik, pemerintah memperkuat layanan melalui MPP Digital. Sistem tersebut mampu memangkas waktu pengurusan izin bagi tenaga kesehatan dari satu bulan menjadi satu jam.
Digitalisasi Layanan Publik dan Perlindungan Sosial
Digitalisasi juga diterapkan dalam sistem perlindungan sosial. Sebelumnya, proses yang harus dilalui kelompok rentan disebut dapat berlangsung hingga 200 hari kerja. Melalui pendekatan proaktif, verifikasi data warga miskin kini dapat dilakukan secara otomatis dalam hitungan menit.
Perubahan itu juga mengurangi biaya pendaftaran hingga ratusan ribu rupiah. Pemerintah merancang transformasi tersebut dengan prinsip keadilan digital agar warga di daerah terpencil dan penyandang disabilitas tetap memiliki akses terhadap perlindungan negara.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Kementerian PANRB mengerahkan ribuan aparatur sipil negara sebagai agen. Mereka telah menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota.
Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan agar digitalisasi tidak menambah beban masyarakat melalui tumpukan aplikasi pemerintah yang dibangun secara sporadis. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian PANRB mengonsolidasikan puluhan ribu aplikasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke dalam satu sistem pelayanan.
Kebijakan itu diarahkan bukan hanya untuk memperbaiki teknologi pelayanan, tetapi juga mendukung misi ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui intervensi tata kelola tematik, tingkat kemiskinan di lebih dari 400 instansi percontohan tercatat 6,01 persen.
Penataan Birokrasi dan Kinerja Aparatur
Reformasi birokrasi juga dilakukan melalui penataan kelembagaan. Sebanyak 69 Peraturan Presiden diterbitkan dalam waktu kurang dari seratus hari untuk membentuk postur organisasi kabinet yang lebih lincah.
Orientasi terhadap kepuasan masyarakat tercermin dari persentase penyelesaian aduan yang mencapai 95 persen pada 2026. Angka tersebut menjadi salah satu indikator kinerja aparatur dalam merespons kebutuhan warga.
Pemerintah turut mengerahkan lebih dari 45 ribu aparatur untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional dan ekosistem pendidikan unggul. Selain itu, puluhan ribu sumber daya manusia tambahan direkrut untuk mendukung perekonomian kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Rini mengatakan tantangan reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparatur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan.
“Tantangannya bukan sekadar jumlah, tetapi bagaimana membangun aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Rini saat menanggapi dominasi generasi milenial dalam struktur birokrasi.
Fondasi Aksesi OECD
Reformasi komprehensif tersebut diposisikan sebagai fondasi strategis Indonesia untuk memuluskan langkah aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Penyelarasan tata kelola dengan standar global diarahkan untuk memastikan setiap perubahan sistem pemerintahan tetap berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan bermartabat. (Humas PANRB)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
