Headline.co.id, Jakarta ~ Demo hari ini Jakarta, Selasa (18/8/2026), membawa delapan tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan. Sejumlah elemen mahasiswa dijadwalkan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuntutan yang dibawa mencakup harga kebutuhan pokok dan BBM, pemberantasan korupsi, reforma agraria, evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam demo hari ini Jakarta, mahasiswa juga menyoroti pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), penanganan bencana di Sumatra dan Flores, serta keterlibatan TNI-Polri dalam ruang sipil. Delapan tuntutan tersebut menjadi pokok aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui aksi mahasiswa lintas kampus.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Imawan mengatakan massa UI dalam demo hari ini Jakarta dijadwalkan berangkat dari Depok sekitar pukul 11.00 WIB dan tiba di Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi tersebut, menurut dia, juga menjadi momentum mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI,” ujar Yatalathof saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026).
Delapan Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi #MerebutKemerdekaan
Mahasiswa membawa delapan poin utama dalam demonstrasi yang digelar sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Berikut tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Rangkaian tuntutan tersebut menunjukkan bahwa isu yang diangkat mahasiswa tidak hanya berfokus pada satu sektor. Persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, pembangunan, hubungan pusat dan daerah, penanganan bencana, serta ruang sipil menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam aksi.
Harga Kebutuhan Pokok dan BBM Jadi Sorotan
Salah satu tuntutan yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat adalah desakan agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Poin tersebut ditempatkan mahasiswa sebagai salah satu dari delapan agenda utama aksi. Mahasiswa menilai persoalan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat yang mereka soroti dalam momentum pasca-peringatan kemerdekaan.
Yatalathof menyebut persoalan yang dihadapi masyarakat tidak semata berkaitan dengan ekonomi, melainkan juga menyentuh persoalan kedaulatan.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ucapnya.
Menurut dia, masih terdapat berbagai persoalan yang dinilai menunjukkan belum sepenuhnya terwujudnya kedaulatan rakyat. Ia menyoroti persoalan lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, penegakan hukum, hingga kebijakan perdagangan dengan negara lain yang menurut penilaiannya lebih menguntungkan pihak asing.
Mahasiswa Minta PSN Dievaluasi, MBG dan KDMP Dihentikan
Program pemerintah juga masuk dalam tuntutan aksi mahasiswa. Pada poin kelima, mahasiswa meminta evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN.
Dalam tuntutan yang sama, mahasiswa menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG serta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.
Tuntutan tersebut menjadi salah satu bagian yang membedakan agenda demonstrasi kali ini karena mahasiswa secara khusus mencantumkan nama program pemerintah dalam daftar aspirasi yang dibawa ke ruang publik.
Dalam bahan seruan aksi, tuntutan itu dirumuskan sebagai permintaan untuk mengevaluasi total PSN sekaligus menghentikan MBG dan KDMP.
Mahasiswa tidak memisahkan isu tersebut dari tuntutan lain mengenai harga kebutuhan pokok, BBM, reforma agraria, serta tata kelola pemerintahan.
Reforma Agraria dan Pemberantasan KKN Masuk Agenda
Selain isu ekonomi dan program pemerintah, mahasiswa juga menempatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai tuntutan tersendiri.
Pada poin kedua, mahasiswa menyerukan penghentian KKN. Sementara pada poin ketiga, peserta aksi menuntut terwujudnya reforma agraria sejati.
Dua isu tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang berkaitan dengan tata kelola negara serta pengelolaan sumber daya yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Dalam pernyataannya menjelang demonstrasi, Yatalathof mengatakan kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa seharusnya dapat dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” tuturnya.
Pemangkasan TKD dan Otonomi Daerah Turut Disorot
Tuntutan keenam mahasiswa berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Mahasiswa meminta penghentian pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah atau TKD. Mereka sekaligus menyerukan agar otonomi daerah dikembalikan.
Poin tersebut menjadi salah satu isu tata kelola pemerintahan yang dibawa dalam aksi #MerebutKemerdekaan.
Mahasiswa juga menghubungkan tuntutan tersebut dengan pandangan mereka mengenai perlunya kedaulatan rakyat dan distribusi kekuasaan yang tidak terpusat.
Penanganan Bencana Sumatra dan Flores Masuk Tuntutan
Penanganan bencana juga masuk dalam delapan tuntutan aksi mahasiswa.
Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak.
Poin tersebut ditempatkan sebagai tuntutan ketujuh sebelum isu mengenai ruang sipil dan keterlibatan aparat.
Tidak ada rincian tambahan dalam bahan aksi mengenai wilayah spesifik maupun mekanisme penetapan status yang diminta. Karena itu, tuntutan mahasiswa dalam artikel ini disampaikan sesuai rumusan yang tercantum dalam agenda demonstrasi.
Mahasiswa Soroti Peran TNI-Polri dalam Ruang Sipil
Pada poin terakhir, mahasiswa meminta penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta menyerukan pembubaran YON TP.
Isu mengenai kebebasan berpendapat dan ruang sipil juga disinggung Yatalathof ketika menjelaskan alasan mahasiswa menggelar demonstrasi.
Ia menyoroti apa yang disebutnya sebagai pembungkaman suara rakyat serta persoalan penegakan hukum sebagai bagian dari kondisi yang dipertanyakan mahasiswa setelah peringatan kemerdekaan.
Aksi pada 18 Agustus 2026 tersebut menjadi salah satu sarana mahasiswa menyampaikan pandangan mereka secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi sosial yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Bundaran HI Jadi Titik Utama Aksi
Bundaran HI di Jakarta Pusat menjadi titik utama demonstrasi mahasiswa.
Massa BEM UI memiliki agenda berkumpul di Lapangan FISIP UI, Depok, sebelum bergerak menuju Jakarta. Agenda awal mencantumkan titik kumpul sekitar pukul 10.00 WIB, sedangkan Yatalathof menyebut rombongan dijadwalkan berangkat sekitar pukul 11.00 WIB.
Selain UI, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta juga dijadwalkan mengikuti demonstrasi di Bundaran HI. Elemen mahasiswa Universitas Bung Karno dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila turut memiliki agenda menuju kawasan yang sama.
Kelompok mahasiswa lainnya juga disebut akan melakukan aksi di kawasan sekitar Monumen Nasional.
Dengan konsentrasi massa di pusat Jakarta, sejumlah ruas seperti Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman berpotensi mengalami peningkatan kepadatan selama aksi berlangsung.
Delapan tuntutan yang dibawa dalam #MerebutKemerdekaan menempatkan persoalan harga kebutuhan pokok dan BBM, KKN, reforma agraria, PSN, MBG, KDMP, otonomi daerah, penanganan bencana, hingga ruang sipil sebagai agenda utama mahasiswa. Aspirasi tersebut akan disampaikan melalui demonstrasi yang berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
