Headline.co.id, Sabang ~ Pemerintah Kota Sabang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengembangkan kawasan Tugu Kilometer Nol. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan wisata berkelanjutan yang berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Penandatanganan PKS dilakukan secara simbolis oleh Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata, Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, dan Deputi Komersial dan Investasi BPKS Sabang Teuku Ardiansyah. Acara ini juga dihadiri oleh anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid, Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Nourman, serta Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain.
Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mengembangkan kawasan Kilometer Nol sebagai destinasi unggulan Kota Sabang. Ia menekankan pentingnya penataan dan pengembangan kawasan agar lebih tertata, nyaman, dan memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Selain menjadi ikon nasional, kawasan Kilometer Nol juga memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor wisata. Karena itu kami berharap seluruh pihak dapat terus berkolaborasi dan bersinergi agar pengembangan kawasan ini dapat berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Suradji di Aula Pulau Weh Kantor Wali Kota Sabang, Jumat (8/5/2026).
Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid menambahkan bahwa kerja sama ini adalah bentuk sinergi antar unsur negara untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan Kilometer Nol agar lebih tertata dan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Kota Sabang. Ia menekankan pentingnya menjaga koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi Kementerian Kehutanan melalui BKSDA, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS.
Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Kehutanan dan hasil evaluasi bersama terkait pengelolaan kawasan Kilometer Nol. Ia menegaskan bahwa pengembangan wisata berbasis alam di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Weh harus tetap mengedepankan prinsip konservasi, mitigasi risiko lingkungan, pengembangan ekowisata, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kerja sama ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi merupakan komitmen bersama dalam mengembangkan wisata di wilayah barat Indonesia. Harapannya, wisatawan semakin meningkat, UMKM semakin kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan kondisi lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa pengembangan kawasan Kilometer Nol telah menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis BPKS Tahun 2025–2029 sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan pariwisata dan ekonomi kawasan. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar sehingga ditetapkan sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan.
“Melalui penandatanganan kerja sama ini, kami berharap koordinasi dan sinergitas BPKS, Kementerian Kehutanan melalui BKSDA, dan Pemerintah Kota Sabang semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola kawasan wisata ekologis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.
