Headline.co.id, Jakarta ~ – Kehadiran Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dinilai penting untuk mempercepat penanganan pascabencana di daerah. Bupati Bireuen Mukhlis menyampaikan apresiasi terhadap posko yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, tersebut melalui keterangan resmi pada Minggu (4/10/2026). Menurut Mukhlis, Posko Wilayah Aceh mempermudah koordinasi, konsultasi, dan komunikasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Posko Wilayah Aceh Satgas PRR menjalankan fungsi koordinasi penanganan pascabencana di tengah kebutuhan kerja sama berlapis pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait. Koordinasi itu mencakup kebijakan umum, pengawasan, penganggaran, serta penyelesaian berbagai hambatan administratif, regulasi, maupun kendala fisik di lapangan.
Mandat Satgas PRR dalam Keppres Nomor 1 Tahun 2026
Mukhlis mengatakan mandat utama Satgas PRR dibentuk berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026. Satuan tugas yang dibentuk Presiden itu bertugas melakukan koordinasi kebijakan umum, mengoordinasikan pengawasan dan penganggaran, serta menetapkan langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Keppres Nomor 1 Tahun 2026 mengatur Pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam pelaksanaannya, Satgas PRR memiliki kewenangan pengawasan kedinasan.
Menurut Mukhlis, kepala daerah dan perangkat kerja membutuhkan pendamping khusus dalam menjalankan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra. Pendampingan itu termasuk dalam evaluasi serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan dan bantuan keuangan (bankeu).
Sebagai representasi pemerintah pusat sekaligus Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal memiliki wewenang melekat untuk mengawasi serapan keuangan daerah. Posisi tersebut dinilai membantu daerah dalam memantau pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan proses pemulihan pascabencana.
“Sebagai kepala daerah di Bireuen, saya memberikan apresiasi terhadap kehadiran Satgas PRR. Kehadiran Posko Wilayah Aceh mempermudah koordinasi daerah dan Pusat dalam konteks penanganan pascabencana,” kata Mukhlis.
Mukhlis Apresiasi Kepemimpinan Safrizal
Mukhlis juga menilai kepemimpinan Safrizal di Posko Wilayah Aceh berjalan sangat baik. Ia menyebut Safrizal sebagai birokrat senior Kemendagri yang memahami persoalan secara utuh, memiliki kemampuan birokrasi, tertib administrasi, dan mampu menawarkan solusi.
Menurut dia, Safrizal menggunakan gaya komunikasi yang santun dalam menjalankan tugasnya. Ketika terdapat persoalan yang mengalami kemacetan, Safrizal disebut bekerja untuk mencari jalan keluar agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terus berjalan.
“Sesuai laporan yang saya terima dari staf yang hadir, Pak Safrizal memimpin rapat dengan sangat ramah. Ia memaparkan data serapan TKD tambahan dan bankeu. Kemudian menanyakan masalah yang dihadapi daerah. Kemudian memberikan solusi dan menyepakati target serapan,” ujar Mukhlis.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Aceh Tengah itu digelar Satgas PRR Posko Wilayah Aceh melalui kegiatan gathering dan focus group discussion bersama para kepala daerah. Mukhlis tidak dapat hadir dalam rapat tersebut karena ada keperluan yang tidak dapat dielakkan. Namun, ia memperoleh laporan dari stafnya mengenai jalannya pertemuan.
Dalam pertemuan itu, Safrizal tidak hanya memaparkan capaian serapan TKD Tambahan dan bankeu yang bergerak dinamis. Berdasarkan laporan staf bupati, ia juga menanyakan persoalan yang dihadapi daerah, memberikan solusi, dan menyepakati target serapan.
Pemerintah Kabupaten Bireuen juga telah mengirimkan data penggunaan bankeu kepada Satgas PRR. Data tersebut dikirim agar satuan tugas dapat memantau perkembangan penggunaan anggaran dan progres penanganan di daerah.
Bireuen Siap Menjadi Tuan Rumah Rakor
Pemkab Bireuen selanjutnya mengajukan diri sebagai tuan rumah rapat koordinasi Satgas PRR berikutnya. Mukhlis menilai rapat koordinasi yang digelar di daerah dapat menyediakan waktu lebih banyak untuk memperkuat komunikasi dengan Kepala Posko Wilayah Aceh serta pejabat kementerian dan lembaga terkait.
“Bireuen sudah menyampaikan ke Pak Safrizal bahwa kami juga siap bila ditunjuk sebagai tuan rumah rakor Satgas PRR. Bireuen memiliki fasilitas yang lengkap untuk menggelar rapat-rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” imbuhnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
