Headline.co.id ~ Banda Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kerja sama untuk menuntaskan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana pada 2027. Permintaan itu disampaikan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana di Aceh yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan lahan dan memperbarui data kerusakan rumah agar pembangunan huntap Aceh tidak terkendala.
Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh. Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, menekankan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunda penyediaan lahan hingga proses pembangunan dimulai. Menurutnya, rumah yang telah siap dibangun tidak akan dapat dikerjakan apabila lokasi pembangunannya belum tersedia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.
402.197 Rumah Terdampak Bencana
Berdasarkan pemutakhiran data dari pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 402.197 unit rumah tercatat mengalami kerusakan akibat bencana. Data tersebut mencakup 50.396 unit rumah rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.
Rumah yang mengalami kerusakan berat membutuhkan pembangunan baru. Dari total 50.396 unit tersebut, sebanyak 18.030 unit akan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pembangunan 18.030 unit rumah itu akan dilakukan di atas lahan yang disediakan pemerintah. Adapun 32.366 unit lainnya akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.
Pembagian pembangunan tersebut membuat kesiapan lahan menjadi bagian penting dalam pencapaian target huntap Aceh. Pemerintah kabupaten dan kota perlu memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan.
Data Kebutuhan Rumah Masih Dapat Berubah
Dek Fadh menyampaikan bahwa angka kebutuhan rumah pascabencana masih berpotensi berubah. Perubahan dapat terjadi seiring proses verifikasi, validasi, dan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus memperbarui data rumah rusak melalui aplikasi Jitupasna. Pemutakhiran tersebut diperlukan agar jumlah dan kebutuhan pembangunan rumah dapat teridentifikasi secara tepat.
Data yang akurat juga menjadi dasar dalam menentukan pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana. Pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada pendataan awal, tetapi terus menyesuaikannya dengan hasil verifikasi dan validasi di lapangan sebagaimana proses yang sedang berjalan.
50 Paket Pembangunan Huntap Telah Berkontrak
Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperlancar pembangunan huntap di Aceh.
Wahyu menyampaikan, sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk memberikan arahan agar pekerjaan pembangunan dilaksanakan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna. Namun, Wahyu mengakui pembangunan menghadapi tantangan waktu karena harus mengejar target hingga akhir tahun.
Meski demikian, ia berharap kendala waktu tersebut tidak menghambat pembangunan huntap komunal. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan, pemerintah kabupaten dan kota diminta berkoordinasi secara intensif dengan pelaksana proyek.
Koordinasi terutama diperlukan dalam penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi pembangunan. Kedua hal tersebut dinilai penting agar pelaksana dapat menjalankan pekerjaan sesuai rencana.
Menurut Wahyu, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan dalam seluruh tahapan pembangunan. Dengan koordinasi yang berjalan baik, rumah yang dibangun diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
