Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dibahas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman bersama kementerian dan lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), serta instansi terkait lainnya. Pembahasan berlangsung dalam konferensi pers mengenai perkembangan situasi bidang politik dan keamanan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (19/10/2026). Koordinasi dilakukan untuk merespons perkembangan titik panas atau hotspot serta memperkuat langkah pemadaman dan pengendalian karhutla di lapangan.
Dudung mengatakan, karhutla menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam rapat internal bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat tersebut membicarakan perkembangan titik panas, kondisi faktual di lapangan, langkah strategis dan teknis yang telah dilakukan petugas, serta kendala dalam penanganan karhutla.
“Kami tadi menerima masukan-masukan dari seluruh kementerian yang terkait mengenai perkembangan titik panas atau hotspot,” kata Menkopolkam Dudung Abdurachman.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Dudung, penanganan karhutla membutuhkan kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar upaya penanganan dapat berjalan secara terpadu.
Penguatan Sarana Pengendalian Karhutla
Selain optimalisasi operasi pemadaman, pemerintah membahas pembangunan sarana pengelolaan air untuk mendukung pengendalian karhutla. Sarana tersebut meliputi sekat kanal, saluran pengambilan air atau water intake, sumur bor, dan embung.
Dudung mengatakan, pembangunan sarana tersebut menjadi bagian dari langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengendalian karhutla. Infrastruktur pengelolaan air dinilai diperlukan dalam rangka mendukung penanganan di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
“Kemudian langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan serta upaya seperti pembuatan sekat kanal, penyediaan water intake juga perlu dilakukan untuk melakukan pengendalian karhutla yang lebih efektif. Termasuk sumur bor, embung dan sebagainya,” ujar dia.
Pembahasan mengenai sarana pengendalian itu dilakukan bersamaan dengan evaluasi terhadap kondisi di lapangan. Pemerintah juga mencermati langkah-langkah strategis dan teknis yang telah dijalankan petugas serta kendala yang masih dihadapi dalam penanganan karhutla.
Penanganan Karhutla Kembali Dibahas Bersama Presiden
Penguatan koordinasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menangani karhutla. Dudung menyampaikan, pemerintah dijadwalkan kembali membahas persoalan tersebut bersama Presiden pada hari yang sama.
“Nanti jam 14:30 WIB, bapak Presiden juga akan mengundang kami untuk membahas kembali terkait karhutla,” kata Dudung.
Pertemuan lanjutan itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menindaklanjuti perkembangan karhutla. Sebelumnya, pemerintah telah menerima masukan dari kementerian dan lembaga terkait mengenai kondisi titik panas serta penanganan yang berlangsung di lapangan.
Dudung menegaskan, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla. Perhatian tersebut dilakukan melalui pemantauan secara langsung maupun konferensi video.
Koordinasi untuk Menjaga Keamanan Nasional
Dudung menyatakan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan penanganan karhutla berjalan dan mendukung keamanan nasional. Ia berharap persoalan karhutla dapat segera diatasi sehingga kondisi keamanan tetap terjaga.
“Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Mudah-mudahan ke depan masalah karhutla ini segera bisa diatasi dan keamanan nasional ini akan terjaga sehingga pembangunan nanti ke arah Indonesia Emas ini akan tetap bisa kita kawal bersama,” ujar dia.
Pemerintah menempatkan penanganan karhutla sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan. Koordinasi kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BIN, serta instansi terkait terus diperkuat melalui pembahasan perkembangan hotspot, kondisi faktual, langkah teknis, dan kebutuhan sarana pengendalian karhutla.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
