Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menata ulang sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian serta penyiapan calon pemimpin badan usaha milik negara (BUMN). Upaya ini dibahas AHY bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (14/10/2026), sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan ketimpangan wilayah.
Penataan SDM infrastruktur itu diarahkan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan proyek fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah menerapkan sistem meritokrasi dengan menempatkan kompetensi sebagai dasar rotasi dan promosi pegawai birokrasi yang bertugas mengawal proyek nasional.
Kesepakatan pembenahan tata kelola tersebut menempatkan reformasi birokrasi sebagai bagian dari capaian fisik yang dapat dirasakan publik. Dengan demikian, kinerja aparatur tidak semata-mata dinilai dari dokumen administratif, tetapi juga dari hasil pembangunan yang berdiri dan berfungsi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perumahan Jadi Proyek Percontohan
Sektor perumahan rakyat dipilih sebagai proyek percontohan dalam perombakan birokrasi tematik. Pemerintah tengah mematangkan ekosistem layanan perumahan nasional yang akan menyatukan basis data lintas instansi.
Sistem terpusat itu dirancang untuk menyeleksi penerima bantuan secara lebih presisi. Selain itu, sistem tersebut ditujukan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memangkas kerumitan dalam pengajuan kepemilikan hunian.
Rini Widyantini mengatakan keberhasilan aparatur negara di bidang kewilayahan dapat dilihat melalui hasil pembangunan yang konkret. Infrastruktur, perumahan, dan jembatan menjadi contoh capaian yang bisa diamati langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur, perumahan, jembatan, dan sebagainya bisa menjadi bukti nyata atas capaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan,” kata Rini.
Pernyataan tersebut menegaskan perubahan arah evaluasi kinerja pemerintahan. Reformasi birokrasi diharapkan tidak berhenti pada pembenahan administrasi, tetapi terhubung dengan pembangunan infrastruktur yang fungsional.
384 Peserta P3MD Disiapkan untuk BUMN
Pada hari yang sama, AHY memberikan pembekalan kepada 384 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Para peserta merupakan pemuda yang terpilih setelah menyisihkan lebih dari sepuluh ribu pelamar.
Saat ini, mereka menjalani pendidikan intensif di Universitas Republik Indonesia bersama Danantara Corporate University. Setelah menyelesaikan proses tersebut, para peserta dipersiapkan untuk menempati posisi strategis di berbagai BUMN.
Mereka juga diarahkan menjadi calon pemimpin yang dapat mengendalikan laju investasi institusi pengelola aset negara, Danantara. Penyiapan generasi baru tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kapasitas manajemen korporasi negara.
Penataan SDM infrastruktur dan penyiapan calon pemimpin BUMN dilakukan secara beriringan. Pembenahan birokrasi ditujukan untuk memastikan aparatur memiliki kompetensi dalam mengawal proyek fisik, sementara pengembangan calon eksekutif diarahkan untuk mengelola nilai ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tersebut.
Infrastruktur dan Konektivitas sebagai Penggerak Ekonomi
Pemerintah menilai kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak akan menghasilkan nilai tambah tanpa dukungan teknokrat yang memiliki integritas serta kepekaan terhadap tata ruang. Karena itu, pembekalan kepada para peserta P3MD tidak hanya berfokus pada kapasitas teknis, tetapi juga penyiapan mental untuk memimpin pengelolaan pembangunan dan investasi.
Penyiapan tersebut diharapkan membuat proyek infrastruktur tidak berakhir sebagai monumen yang tidak produktif. Infrastruktur diarahkan untuk menjadi penggerak perputaran uang di daerah dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat prasejahtera.
AHY menekankan pentingnya kualitas manusia dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan. Menurut dia, infrastruktur dan konektivitas harus dikawal karena memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.
“Infrastruktur dan konektivitas menjadi tulang punggung pembangunan bangsa yang harus kita kawal sebaik mungkin. Indonesia merupakan negara besar, kaya sumber daya alam, tetapi manusia menjadi faktor yang sangat menentukan,” tegas AHY.
Melalui penataan birokrasi berbasis kompetensi dan penyiapan calon pemimpin BUMN, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Setiap proyek yang dibangun dengan anggaran negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
