Headline.co.id, Probolinggo ~ Pemerintah Kota Probolinggo memetakan risiko penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2026 untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mencapai satu dekade WTP. Upaya itu dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bedah Evaluasi LKPD TA 2025 dan Strategi Mitigasi LKPD TA 2026 Menuju Satu Dekade WTP Kota Probolinggo” di Bale Hinggil, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (7/10/2026).
Forum yang diikuti 60 peserta tersebut digunakan untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan dan rekomendasi terhadap LKPD 2025 sekaligus merumuskan langkah mitigasi bagi penyusunan LKPD 2026. Pemkot Probolinggo melibatkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektorat, seluruh perangkat daerah, serta jajaran Perumda Air Minum Bayuangga dan Perseroda Bahari Tanjung Tembaga.
Pemetaan Risiko LKPD 2026 Dimulai dari Evaluasi LKPD 2025
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio mengatakan, evaluasi LKPD 2025 menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi persoalan dalam penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya. Menurut dia, pembahasan bersama diperlukan agar setiap temuan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Melalui kegiatan ini kita melakukan koordinasi, evaluasi, dan pembahasan bersama untuk mengidentifikasi hasil evaluasi dan temuan atas penyusunan serta penyajian LKPD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dirumuskan langkah-langkah strategis dan upaya mitigasi terhadap potensi permasalahan dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026,” jelas Pujo.
Ia menilai koordinasi BPPKAD, Inspektorat, dan seluruh perangkat daerah perlu diperkuat. Koordinasi tersebut ditujukan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
FGD juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi, serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Pemahaman itu dinilai penting untuk mendukung kualitas penyusunan dan penyajian LKPD.
“Yang tidak kalah penting adalah mendukung upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD Kota Probolinggo secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menuju satu dekade WTP Kota Probolinggo,” tambah Pujo.
Wali Kota Tekankan Tanggung Jawab Bersama
Wali Kota Probolinggo Aminuddin menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah. Menurut dia, seluruh perangkat daerah perlu memperkuat peran dalam rangkaian pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
“Kesempatan ini harus dikuatkan. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi tugas bersama,” ujar Aminuddin.
Dalam kesempatan itu, Aminuddin juga menyampaikan bahwa Pemkot Probolinggo sedang menjalankan transformasi digital dengan memperkuat konektivitas antarperangkat daerah melalui sistem yang terintegrasi. Sistem tersebut menghubungkan seluruh perangkat daerah dalam satu dashboard untuk mendukung penerapan manajemen fiskal.
“Bulan-bulan ini kita sedang sibuk-sibuknya dalam rangka transformasi digital. Kita meningkatkan potensi dari kota agar banyak pemasukan yang didapat. Manajemen fiskal kita terapkan di sini, kita koneksikan antar-PD, menghubungkan semua PD dalam satu dashboard,” jelasnya.
Menurut Aminuddin, sistem terintegrasi itu diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pemerintahan sekaligus mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemkot Probolinggo juga terus memperkuat infrastruktur digital sebagai bagian dari transformasi tersebut.
Rancangan Pembangunan hingga 2045
Selain memperkuat infrastruktur digital, Pemkot Probolinggo menyiapkan arah pembangunan jangka panjang. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyusun rancangan besar pembangunan hingga 2045.
Aminuddin mengatakan, rancangan tersebut perlu diselaraskan dengan pemetaan titik-titik yang membutuhkan perhatian, termasuk upaya menjaga capaian WTP selama satu dekade.
“Simpul-simpul mana yang perlu perhatian, rencana mana yang 10 tahun WTP ini bisa terwujud. Sebagai pemeriksa keuangan kami, kami menggalakkan kekuatan agar laporan keuangan daerah 2026 ini bisa jadi WTP,” tegasnya.
Tiga Perangkat Daerah Raih Apresiasi
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Probolinggo memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah dengan penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 terbaik. Penilaian didasarkan pada ketepatan waktu, aktualitas, dan akuntabilitas.
Inspektorat meraih peringkat pertama. Posisi kedua ditempati Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berada di peringkat ketiga.
Pemkot Probolinggo berharap evaluasi dan mitigasi yang dilakukan sejak dini dapat meningkatkan kualitas LKPD 2026. Langkah tersebut sekaligus diharapkan menjaga capaian opini WTP secara berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
