HeadLine.co.id, (Jakarta) – Infrastruktur menjadi modal Indonesia untuk meningkat menjadi negara maju dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”. Berbagai proyek strategis nasional mulai dari pembangunan pelabuhan, jalur kereta api hingga jalan tol serta bandara mulai digenjot pembangunannya sejak beberapa tahun belakangan.
Pada Juli 2018 lalu, Light Rail Transit (LRT) Palembang juga mulai dioeprasikan dan kini Mass Rapid Transit (MRT) pun menyusul beroperasi. Adanya pembangunan infrastruktur transportasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi massal sekaligus berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah pun terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu transportasi massal yang sangat terasa perubahannya adalah kereta api. Kini kita dapat menikmati berbagai kemudahan yang ditunjang dengan fasilitas lengkap, mulai dari pelayanan kesehatan di stasiun, kemudahan membeli tiket dan yang terbaru tersedianya layanan wifi di beberapa kereta.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi sering mengatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan pembuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Tanpa infrastruktur yang baik, Indonesia akan semakin ketinggalan dari bangsa-bangsa lain di dunia.
Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendongkrak infrastruktur supaya Indonesia lebih maju. Namun usaha itu akan sia-sia bila tidak dibarengi dengan usaha masyarakatnya.
Apapun profesi masyarakat, baik pejabat, pengusaha, Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat biasa wajib menjaga fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah.
Namun belakangan beredar pemberitaan tentang perilaku masyarakat saat menaiki LRT Palembang maupun MRT. Sebagian masyarakat melanggar aturan yang telah diterapkan seperti membawa makanan dan minuman bahkan membuang sampah tersebut didalamnya. Para penumpang juga duduk sembarangan, tiduran sampai ada duduk santai di lantai.
Hal ini tentu sangat disayangkan, apalagi perawatan moda transportasi tersebut tidaklah murah. Bila terjadi kerusakan fasilitas, maka masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah dengan berbagai alasan seperti konsep yang belum matang, pembangunan yang terkesan terburu-buru hingga transportasi yang dikatakan tidak tepat sasaran.
Dukungan dari para pejabat baik pejabat pemerintah daerah maupun pusat sangat diperlukan. Mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat supaya berperilaku baik serta menjaga fasilitas dan aset negara. Salah satu perilaku pejabat yang tidak patut dicontoh adalah walikota Aceh. Aminullah Usman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI untuk menyerahkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) berupa lahan kosong kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh supaya dapat dikelola dengan baik.
Ia juga mengatakan menginginkan lahan tersebut tanpa melalui proses ganti rugi. Sebagai walikota harusnya ia mampu memberikan contoh yang baik pada warganya dengan menjaga aset negara yang berada dalam wilayahnya. Apapun alasannya, meminta lahan tersebut guna kepentingan daerah nya sendiri tentu tidak dibenarkan.
Transportasi adalah salah satu tolak ukur suatu negara dikatakan maju. Kini pemerintah sedang bahu membahu untuk mewujudkan trasnportasi Indonesia yang lebih maju demi kepentingan dan kebutuhan masyakarat. Sebagai masyarakat, kita harus mendukung upaya tersebut dan turut menjaga segala fasilitas negara yang telah disediakan.
