Headline.co.id, Barito Kuala ~ Evaluasi SAKIP Barito Kuala 2026 menemukan sembilan persoalan utama dalam manajemen kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi menyampaikan hal itu saat upacara di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Marabahan, Senin (14/9/2026). Perbaikan dilakukan agar program dan anggaran pemerintah lebih berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dalam evaluasi SAKIP Barito Kuala tersebut, Pemkab Barito Kuala menetapkan tujuh langkah perbaikan. Salah satu langkahnya adalah menyelaraskan dokumen kinerja agar sasaran pembangunan antarperangkat daerah memiliki keterkaitan yang jelas.
Bahrul mengatakan evaluasi SAKIP tidak boleh dimaknai hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Menurut dia, sistem tersebut harus digunakan untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“SAKIP bukan sekadar kewajiban penyusunan dokumen, melainkan alat pengendalian pembangunan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bahrul Ilmi.
Tujuh Langkah Perbaikan SAKIP
Bahrul menyebut komitmen perangkat daerah dalam membangun manajemen kinerja mulai menunjukkan perkembangan. Namun, sejumlah persoalan masih perlu dibenahi agar seluruh tahapan manajemen kinerja berjalan lebih terintegrasi.
Pemkab Barito Kuala mendorong perubahan orientasi kerja dari sekadar menyelesaikan kegiatan menjadi pencapaian hasil atau result-oriented. Dengan pendekatan itu, keberhasilan perangkat daerah tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari capaian dan dampaknya terhadap masyarakat.
Setiap perangkat daerah juga diminta memantau rencana aksi secara berkala, minimal setiap triwulan. Pemantauan tersebut diperlukan agar berbagai hambatan dapat diketahui lebih dini dan segera ditindaklanjuti.
Langkah perbaikan lainnya mencakup penguatan sistem data yang terintegrasi, peningkatan kualitas evaluasi internal, serta penguatan peran pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Pimpinan SKPD diharapkan memastikan target kinerja yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.
Rangkaian langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan hasil pembangunan. Dengan demikian, penyusunan program tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan target dan manfaat yang hendak dicapai.
11 SKPD dan Lima Kecamatan Catat Kenaikan Nilai
Di tengah temuan sembilan persoalan utama, evaluasi SAKIP 2026 juga mencatat perkembangan positif pada sejumlah perangkat daerah. Sebanyak 11 SKPD mengalami kenaikan nilai dan menerima piagam penghargaan.
Peningkatan nilai juga terjadi pada tingkat kecamatan. Sebanyak lima kecamatan mencatat kenaikan nilai, sementara satu kecamatan di antaranya memperoleh piagam penghargaan atas capaian tersebut.
Laporan Hasil Evaluasi atau LHE SAKIP 2026 diserahkan secara simbolis oleh Bupati Barito Kuala, Wakil Bupati Barito Kuala, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Barito Kuala kepada perwakilan SKPD dan kecamatan.
Orientasi pada Manfaat Program dan Anggaran
Pemkab Barito Kuala menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas tata kelola kinerja secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai peningkatan nilai evaluasi bukan satu-satunya tujuan dari penerapan SAKIP.
Orientasi utama yang didorong adalah memastikan program dan anggaran pemerintah menghasilkan keluaran serta manfaat yang dapat diukur. Karena itu, perbaikan manajemen kinerja diarahkan agar perangkat daerah tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi mampu menunjukkan capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Melalui penguatan perencanaan, pemantauan, data, dan evaluasi internal, Pemkab Barito Kuala berupaya membangun sistem kinerja yang lebih terhubung. Hasil evaluasi SAKIP 2026 selanjutnya menjadi pijakan untuk memastikan pengelolaan kinerja aparatur berjalan lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
