Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, Minggu (13/9/2026). Pada hari kedua KTT, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia dalam sesi bertema “Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.” Indonesia mendorong BRICS membangun kerja sama yang mampu memperkuat ketahanan, memperluas manfaat pembangunan, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan global. Dorongan itu disampaikan melalui penguatan keterkaitan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Sesi hari kedua KTT BRICS berlangsung secara terbuka dengan melibatkan Partner Countries, negara-negara Outreach, dan sejumlah organisasi internasional. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai upaya membangun pertumbuhan global yang semakin tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Indonesia Dorong BRICS Satukan Agenda Pembangunan dan Ketahanan
Presiden Prabowo menekankan pentingnya koherensi kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Menurutnya, ketiga agenda tersebut perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling memperkuat agar hasil pembangunan mampu bertahan menghadapi berbagai risiko dan tantangan di masa depan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Indonesia memandang ketahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Berbagai capaian pembangunan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat mengalami kemunduran ketika berhadapan dengan bencana alam maupun dampak perubahan iklim.
Pengalaman Indonesia, termasuk bencana yang terjadi di Aceh, disebut menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan capaian pembangunan. Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi risiko jangka panjang akibat perubahan iklim.
“Pada saat yang sama, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi risiko jangka panjang akibat perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut atau sea-level rise yang dapat berdampak terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir,” jelas Presiden Prabowo.
Karena itu, pembangunan berkelanjutan dinilai tidak cukup hanya diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan. Pembangunan juga harus mampu meningkatkan ketahanan masyarakat serta melindungi hasil-hasil pembangunan dari berbagai risiko di masa depan.
Pembangunan Inklusif dan Peran Teknologi
Selain ketahanan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan pembangunan global berlangsung secara inklusif. Berbagai agenda dan inisiatif BRICS perlu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi serta pembangunan.
Dalam konteks itu, kemajuan teknologi dan transformasi digital dapat menjadi instrumen untuk memperluas manfaat pembangunan. Pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat membuka akses terhadap berbagai layanan, meningkatkan produktivitas, memperkuat konektivitas, dan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh manfaat pembangunan secara optimal.
Namun, transformasi digital juga perlu diarahkan secara inklusif agar perkembangan teknologi tidak memperlebar kesenjangan. Kerja sama BRICS dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta akses terhadap teknologi, terutama bagi negara-negara berkembang.
“Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.
BRICS Didorong Berperan dalam Agenda Pascatahun 2030
Indonesia juga memandang BRICS perlu mulai berperan aktif dalam diskusi dan proses negosiasi mengenai arah agenda pembangunan global pasca-2030. Hal itu dinilai penting karena tahun 2030 semakin dekat sebagai target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Keterlibatan BRICS diharapkan dapat memastikan perspektif, kebutuhan, dan kepentingan negara berkembang menjadi bagian dalam pembentukan kerangka pembangunan global berikutnya. Dengan cakupan populasi dan perekonomian negara-negara anggotanya, BRICS memiliki posisi strategis untuk menyuarakan aspirasi negara berkembang.
Indonesia mendorong agar BRICS tidak hanya menjadi forum untuk mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dorongan tersebut sejalan dengan tema Keketuaan India, “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability.”
Melalui keikutsertaan dalam KTT BRICS 2026, Indonesia menegaskan komitmennya menjadi mitra aktif dalam mendorong kerja sama internasional yang berorientasi pada pembangunan tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia juga menekankan pentingnya memastikan manfaat pertumbuhan global dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Presiden Prabowo dalam KTT BRICS 2026 didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Menko Airlangga turut didampingi Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
