Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia mendorong negara-negara BRICS memperkuat penggunaan mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dorongan itu disampaikan Bank Indonesia dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS atau 2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (BRICS FMCBG) di Mumbai, India, pada 9–10 September 2026. Indonesia diwakili Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menghasilkan langkah ekonomi dan keuangan yang konkret dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan serta prioritas nasional masing-masing negara.
Dalam forum itu, Destry menekankan pentingnya menjaga stabilitas sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan di tengah tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi. Bank Indonesia mendorong penguatan kerja sama BRICS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta konektivitas pembayaran lintas negara.
Indonesia Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal
Destry mengatakan BRICS memiliki peluang strategis untuk mengubah tantangan global menjadi ketahanan bersama. Menurut dia, penguatan kerja sama perlu dilakukan secara konkret dan mempertimbangkan kondisi setiap negara anggota.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara,” ujar Destry dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan negara anggota BRICS, yakni Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, UEA, Ethiopia, dan Iran.
Negara-negara anggota BRICS kemudian menyepakati komitmen untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan serta meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan global. Komitmen itu dirumuskan setelah pembahasan sejumlah isu strategis.
BRICS Bahas Pembayaran Lintas Negara dan Keuangan Berkelanjutan
Selain penggunaan mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, isu yang dibahas mencakup penguatan ketahanan dan pertumbuhan, transformasi digital dan kecerdasan buatan, ketahanan siber, serta keuangan berkelanjutan.
BRICS juga menyepakati pentingnya memperkuat arsitektur keuangan global. Salah satu isu yang disoroti ialah reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional atau IMF untuk memperkuat suara dan representasi negara-negara berkembang.
Sejalan dengan kesepakatan itu, Indonesia menekankan pentingnya menjadikan keberagaman karakteristik negara anggota sebagai kekuatan. Perbedaan tersebut dinilai dapat menjadi dasar untuk membangun kerja sama yang saling melengkapi dan menghasilkan nilai tambah bersama.
Pertemuan BRICS FMCBG kedua menghasilkan pernyataan bersama yang merefleksikan komitmen negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Indonesia-India Percepat Kerja Sama Transaksi Mata Uang Lokal
Di sela rangkaian pertemuan di Mumbai, Destry juga melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra. Pertemuan itu membahas percepatan kerja sama transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) Indonesia dan India.
Selain LCT, kedua pihak membahas Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) serta konektivitas pembayaran melalui QR antarnegara. Kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah untuk menerjemahkan komitmen BRICS ke dalam konektivitas ekonomi dan keuangan yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
Ke depan, Indonesia memandang pentingnya menjaga ruang dialog dan membangun jembatan di tengah fragmentasi global. Melalui sinergi Bank Indonesia dan pemerintah, Indonesia akan terus berkontribusi dalam agenda kerja sama internasional.
Kontribusi itu diarahkan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret yang inklusif dan sejalan dengan prioritas nasional, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia.
