Headline.co.id, Batam ~
Sebanyak 30 perusahaan besar di Batam berkomitmen mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi warga lokal. Komitmen tersebut disampaikan Pemerintah Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam, Jumat (11/9/2026). Penandatanganan berlangsung di Kantor Wali Kota Batam dan dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi serta investasi memberikan dampak lebih besar terhadap kesempatan kerja masyarakat setempat.
Kesepakatan itu ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya menyaksikan penandatanganan tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tenaga kerja lokal menghadapi tantangan arus migrasi
Amsakar mengatakan, kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha diperlukan karena pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” ujarnya.
Menurut Amsakar, Batam menghadapi tantangan ketenagakerjaan karena tingginya arus migrasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Batam menyiapkan kebijakan yang memberikan kesempatan lebih besar bagi tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk mendukung pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.
“Di samping itu, dana IMTA senilai Rp40 miliar terus kita optimalkan untuk pelatihan kerja dan pembenahan keterampilan masyarakat,” jelas Amsakar.
Pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat
Komitmen penyerapan tenaga kerja lokal dilakukan ketika sejumlah indikator ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada semester I 2026.
Pada periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp29,9 triliun. Nilai tersebut mendekati total investasi sepanjang 2025. Tingkat kemiskinan juga turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Amsakar menilai, pertumbuhan ekonomi dan investasi perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat melalui kesempatan kerja. Karena itu, kesepakatan bersama dengan dunia usaha menjadi bagian dari penguatan kemitraan di bidang ketenagakerjaan.
Bima Arya dorong pemetaan rantai ekonomi
Bima Arya mengapresiasi sinergi Pemerintah Kota Batam dan dunia usaha. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Batam perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima.
Ia mendorong Pemerintah Kota Batam memetakan rantai ekonomi secara lebih terperinci, terutama pada sektor yang memiliki prospek besar, seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi juga harus diiringi penguatan layanan dasar dan infrastruktur. Beberapa kebutuhan yang perlu mendapat perhatian meliputi penyediaan air bersih, pengendalian kemacetan, transportasi publik yang terintegrasi, serta pengelolaan sampah berkelanjutan.
Penataan kota perlu mengantisipasi pertumbuhan penduduk
Bima menilai penataan tata ruang melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan perencanaan perkotaan yang presisi penting untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk serta arus migrasi ke Batam.
Ia mengingatkan agar kebijakan yang disiapkan tidak berupa pembatasan yang bersifat diskriminatif. Selain itu, modernisasi Batam sebagai kota metropolitan perlu berjalan beriringan dengan penguatan kultur dan identitas kebudayaan Melayu.
