Headline.co.id, Sumenep ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyoroti perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, terutama terkait pendapatan dan belanja daerah. Dalam rapat yang digelar pada Rabu, 19 Agustus 2026, sejumlah fraksi di DPRD menyampaikan pandangan mereka mengenai rencana perubahan tersebut.
Ketua DPRD Sumenep, Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa perubahan APBD dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara efektif. “Kami ingin memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Fauzi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti alokasi belanja yang harus lebih fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar belanja daerah tidak melebihi pendapatan yang ada, guna menjaga keseimbangan anggaran. Mereka juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan. DPRD Sumenep berencana untuk terus memantau perkembangan perubahan APBD ini dan akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas langkah-langkah konkret yang perlu diambil.
