Headline.co.id, Semarang ~ Pemerintah Kabupaten Batang meraih penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten Pembina Terbaik Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Pemerintah Desa. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam acara Penyerahan Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (5/10/2026).
Penghargaan pengelolaan JDIH itu diterima Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Sri Purwaningsih. Pemerintah Kabupaten Batang dinilai mendapat apresiasi karena pembinaan dokumentasi dan informasi produk hukum pemerintah desa menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas, kelengkapan, kemutakhiran, serta aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat.
Pemkab Batang Dorong Informasi Hukum Mudah Diakses
Sri Purwaningsih menyampaikan apresiasi kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang yang telah meraih penghargaan JDIH tingkat Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara lebih baik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang transparan, mudah diakses, serta bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Sri.
Pernyataan itu menegaskan bahwa penghargaan pengelolaan JDIH tidak berhenti pada pencapaian administratif. Pemerintah Kabupaten Batang didorong untuk memastikan dokumentasi dan informasi hukum dapat digunakan masyarakat secara mudah, terbuka, dan memberikan manfaat.
Pengelolaan JDIH juga berkaitan dengan penyediaan informasi mengenai produk hukum pemerintah desa. Dengan demikian, dokumentasi hukum yang dikelola pemerintah daerah diharapkan dapat menjangkau kebutuhan informasi hingga tingkat pemerintahan desa.
Penghargaan JDIH Bukan Sekadar Kompetisi
Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum melalui JDIH. Peningkatan itu mencakup kelengkapan, kemutakhiran, dan aksesibilitas dokumentasi hukum.
Selain itu, penghargaan tersebut diarahkan untuk memperkuat kepatuhan dalam pembentukan produk hukum daerah. Kepatuhan dalam proses pembentukan produk hukum dinilai penting agar tata kelola hukum di daerah berjalan secara tertib dan berkualitas.
“Pemberian penghargaan tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi motivasi untuk meningkatkan pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat,” terang Gubernur Jawa Tengah.
Menurut dia, penghargaan itu diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk terus membangun tata kelola hukum yang tertib, berkualitas, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Penghargaan tersebut juga diharapkan memperkuat perbaikan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan di Jawa Tengah.
Informasi Hukum Dinilai Penting bagi Kepastian
Gubernur Jawa Tengah menjelaskan, informasi hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan ketertiban. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga dengan investor di Jawa Tengah.
“Informasi hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan ketertiban, termasuk untuk investor di Jawa Tengah,” ujarnya.
Karena itu, pengelolaan JDIH dipandang perlu terus diperkuat agar informasi hukum tersedia secara lengkap, mutakhir, transparan, dan mudah diakses. Penyebarluasan informasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan serta pembentukan produk hukum yang lebih baik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus mendorong pengelolaan informasi hukum agar jangkauannya dapat mencapai masyarakat hingga tingkat desa. Bagi Pemerintah Kabupaten Batang, penghargaan sebagai pembina terbaik pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum pemerintah desa menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi hukum.
Sumber: .id
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
