Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) sebagai upaya mempercepat transformasi layanan publik yang lebih adaptif, responsif, berintegritas, dan berbasis digital. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan komitmen bersama untuk menyediakan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. “Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman Republik Indonesia, yang disaksikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PANRB bertugas memperkuat kebijakan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memastikan gerakan ini diterapkan secara konsisten di seluruh pemerintah daerah, dan Ombudsman RI mengawal kualitas pelayanan melalui pengawasan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta pemanfaatan aspirasi publik sebagai dasar perbaikan layanan.
Rini menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak ditentukan oleh kemegahan gedung atau kecanggihan teknologi, melainkan oleh dedikasi aparatur negara dalam melayani masyarakat setiap hari. Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh layanan publik secara bertahap ditransformasikan ke dalam sistem digital, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama untuk mendapatkan pelayanan. “Transformasi digital ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan publik,” tuturnya.
Rini menjelaskan bahwa simbol 24/7 yang diusung dalam GNPP mencerminkan semangat pelayanan publik yang selalu hadir, responsif, berkelanjutan, dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan. “Kami ingin memastikan bahwa layanan publik selalu siap sedia untuk masyarakat,” katanya. Dengan mengusung tema tersebut, GNPP diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi budaya kerja seluruh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Rini, ketulusan melahirkan kepedulian, kecepatan menghadirkan kepastian, dan integritas membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Kementerian PANRB dalam meluncurkan gerakan nasional ini. Menurutnya, pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah salah satu faktor penting bagi keberlangsungan sebuah negara. “Pelayanan publik yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Tito. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya membutuhkan integritas aparatur, tetapi juga sistem yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan secara optimal. Oleh karena itu, Tito berharap GNPP dapat diimplementasikan secara nyata, terutama oleh pemerintah daerah. “Kami berharap pemerintah daerah dapat mengadopsi dan menerapkan GNPP dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman juga menyampaikan apresiasi terhadap pencanangan GNPP. Ia optimistis bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia akan semakin baik seiring dengan penguatan transformasi digital dan peningkatan komitmen aparatur negara. Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) diselenggarakan di Jakarta, Jumat (24/7/2026), oleh Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama sebagai simbol komitmen mempercepat transformasi pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
