Headline.co.id (Banten) ~ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan bahwa Bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) harus senantiasa menjaga likuiditasnya. Memastikan ketersediaan dana jika sewaktu-waktu diperlukan, baik sebagian maupun seluruhnya atas perintah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
baca juga: Lakukan Rapid Test Tiga Orang Tenaga Medis Dinyatakan Positif Covid-19 di Bandarlampung
Menurut Rina, RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Oleh karena itu BUD diwajibkan untuk menempatkan kas daerah pada bank umum yang sehat. Penunjukan bank umum yang sehat ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dan cukup diberitahukan kepada DPRD. Artinya, tidak memerlukan pembahasan dan persetujuan DPRD.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dikatakan, pemindahan RKUD bisa dilakukan oleh seorang Kepala Daerah jika bank umum selaku pemegang RKUD lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Masih menurut Rina, dari sudut keuangan daerah gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah harus tetap menjaga ketersediaan kas daerah. Memastikan tidak menghambat proses pembangunan. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
Sedangkan Gubernur selaku pemegang saham pengendali terakhir pada Bank Banten juga harus menjaga komitment untuk menjadikan Bank Banten memiliki kondisi yang sehat.
baca juga: Pemkab Banyuwangi Siapkan Jurus “Kebiasaan Anyar” Untuk Atasi Covid-19
“Dua pilihan dilematis. Yaitu memilih tetap mempertahankan RKUD di Bank Banten dalam kondisi likuiditas yang kritis, atau melakukan pemindahan RKUD pada bank umum yang sehat demi menyelamatkan dana kas daerah, tetapi berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan Bank Banten,” ungkapnya.
Dikatakan, berdasarkan surat dari OJK, tanggal 15 Nopember 2019, hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Banten posisi 30 Juni 2019, adalah tergolong peringkat komposit 3 (cukup sehat). Namun demikian keadaan ini kian memburuk dan mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar. Hal ini tercermin dalam laporan keuangan Bank Banten pada posisi laporan tanggal 21 April 2020 dimana diketahui Rasio Likuiditas menjadi sangat mengkhawatirkan dan tidak efisien karena beban bunga lebih besar dari pada pendapatan bunga yang diperoleh. Hal ini memicu penarikan dana deposan oleh masyarakat.
baca juga: Polres Kebumen Bagikan Paket Bantuan Beras Polri Gelombang Pertama
“Faktanya, pada periode Maret sampai dengan pertengahan April 2020, sebelum terjadi pemindahan RKUD, telah terjadi penarikan deposito besar-besaran oleh masyarakat termasuk deposan inti hingga mencapai angka 1,7 trilyun rupiah. Hal inilah yang menjadikan kondisi likuiditas Bank Banten semakin kritis,” ungkapnya.
“Pengalihan RKUD dari Bank Banten kepada Bank BJB dilakukan oleh Gubernur pada tanggal 22 April 2020. Pada saat Bank Banten sudah tidak dapat menyalurkan dana yang diajukan BUD karena telah mengalami kondisi likuiditas kritis,” tambahnya.
baca juga: Kemenkes dan PT Reckitt Benckiser Indonesia Lakukan Kerja Sama Tanggulangi Covid-19
