Headline.co.id, Palangka Raya ~ Sebanyak 107 titik panas atau hotspot terdeteksi di Kalimantan Tengah berdasarkan pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Langkah itu dilakukan saat kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di Palangka Raya, Jumat (31/7/2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung kondisi karhutla di Posko Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran selama musim kemarau. Dari 107 hotspot yang tercatat, Kabupaten Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 62 titik, disusul Kota Palangka Raya sebanyak 15 titik.
Hujan Dimanfaatkan untuk Memperkuat Satgas Karhutla
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, hujan yang masih turun pada penghujung Juli harus dimanfaatkan untuk mematangkan kesiapan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Menurut dia, hujan tersebut menjadi jeda sebelum kondisi kemarau berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Hujan yang turun saat ini merupakan water break atau jeda yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperkuat kesiapsiagaan Satgas. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, bahkan dapat berlanjut sampai November. Karena itu, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ujar Agustiar.
Penetapan status tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk mengantisipasi periode kemarau yang lebih panjang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan di wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan karhutla.
Meski citra satelit belum menunjukkan adanya sebaran asap, kondisi lahan yang semakin kering menjadi perhatian pemerintah. Prakiraan cuaca pada awal Agustus juga didominasi kondisi cerah berawan dengan potensi hujan rendah, sehingga risiko terjadinya karhutla meningkat.
Pemkab dan Pemkot Diminta Segera Tetapkan Status Siaga
Agustiar menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah agar segera menetapkan status siaga sesuai tingkat kerawanan wilayah masing-masing. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan dukungan anggaran tersedia untuk menunjang operasional penanganan karhutla.
“Saya meminta bupati dan wali kota bergerak cepat. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk mendukung operasional pemadaman, kebutuhan bahan bakar, hingga konsumsi personel,” katanya.
Menurut Agustiar, dukungan anggaran diperlukan untuk memastikan kegiatan pemadaman dapat berjalan, termasuk pemenuhan bahan bakar dan konsumsi bagi personel yang terlibat. Ia meminta pemerintah daerah tidak menunda penetapan status maupun pengalokasian anggaran apabila kondisi kerawanan di wilayah masing-masing memerlukan langkah tersebut.
Ia menegaskan, setiap keputusan harus diambil secara cepat melalui koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Namun, percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan mengedepankan akuntabilitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat Koordinasi Digelar Sebelum Kunjungan Menkopolhukam
Sebelum kunjungan Menkopolhukam ke Posko Tumbang Nusa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi kondisi terkini karhutla sekaligus merumuskan strategi penanganan. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah dilakukan untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi peningkatan kebakaran selama musim kemarau.
Dalam kunjungan kerja itu, Agustiar didampingi Kepala BNPB RI Suharyanto, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
