Headline.co.id, Lumajang ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan untuk memperkuat program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Prioritas utama meliputi peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian.
Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menyampaikan komitmen tersebut saat mempresentasikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (16/7/2026). Yudha menjelaskan bahwa perubahan anggaran ini disusun agar pemerintah daerah dapat merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran.
Menurut Yudha, penyesuaian anggaran ini merupakan langkah strategis agar pembangunan tidak hanya berfokus pada penyelesaian program, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengendalian inflasi dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan warga,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menambahkan bahwa sektor pertanian dan UMKM juga menjadi perhatian utama karena merupakan penopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Lumajang. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran yang lebih tepat sasaran dapat meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja.
Yudha menekankan bahwa percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda prioritas yang membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah. Melalui P-APBD 2026, pemerintah berupaya memastikan kedua program tersebut memperoleh dukungan anggaran yang memadai agar manfaatnya semakin luas.
Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan program prioritas tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemkab Lumajang berkomitmen untuk mengoptimalkan alokasi anggaran guna memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
