Headline.co.id, Jogja ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya dugaan korupsi dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah kini berupaya memperbaiki tata kelola dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini diambil menyusul kritik terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum tepat sasaran.
Prof. Sri Raharjo, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa MBG sering disalahartikan sebagai program penurunan stunting, padahal keduanya memiliki fokus berbeda. “MBG itu sebetulnya untuk meningkatkan status gizi. Sering dipersepsikan sama dengan mengatasi stunting, padahal mestinya urusannya beda,” ujarnya pada Selasa (30/6).
Sri menyoroti bahwa pemerintah sebelumnya telah menjalankan program penurunan stunting selama sepuluh tahun terakhir, yang seharusnya menjadi pelajaran dalam merancang MBG. Ia mengkritik bahwa sasaran penerima manfaat MBG belum diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, mestinya yang menerima MBG adalah mereka yang memang status gizinya kurang atau berada di marginal,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kesiapan Infrastruktur dan Anggaran
Sri juga mengungkapkan bahwa pemerintah lebih berorientasi pada target menjangkau 82 juta penerima manfaat, tanpa memedulikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem keamanan pangan. Hal ini terlihat dari kasus keracunan makanan yang baru diikuti dengan pembenahan standar sanitasi dan higiene. “Targetnya memang demikian ambisius, tidak memedulikan proses atau kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan itu,” tambahnya.
Selain itu, Sri menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG melalui pembentukan BGN, yang berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran di kementerian dan pemerintah daerah. Ia menyarankan agar pemerintah belajar dari pengalaman program penurunan stunting yang melibatkan berbagai kementerian untuk intervensi terkoordinasi.
Desain Program dan Potensi Korupsi
Menanggapi dugaan korupsi dalam MBG, Sri menilai bahwa masalah ini tidak hanya terkait individu, tetapi juga desain program yang membuka peluang penyimpangan. “Korupsi itu dipengaruhi oleh pelakunya atau orangnya, tapi bisa juga peluang korupsi itu dibuat karena desain dari program ini,” ujarnya.
Sri mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme yang lebih sederhana, seperti melalui kantin atau dapur sekolah, untuk mempersingkat rantai birokrasi dan memudahkan pengawasan anggaran.
Pentingnya Evaluasi Berbasis Data
Sri menekankan pentingnya evaluasi berbasis data untuk MBG. Ia menyarankan agar pemerintah memiliki data awal mengenai kondisi gizi penerima manfaat sebelum program dijalankan. “Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, kondisi penerima manfaat harus diukur lebih dulu sebagai baseline. Dengan begitu, keberhasilan program bisa dievaluasi setelah berjalan,” jelasnya.
Melalui evaluasi ini, pemerintah dapat mengetahui daerah yang berhasil maupun yang masih memerlukan perbaikan, sehingga penyempurnaan program dilakukan berdasarkan bukti. Sri berharap evaluasi MBG tidak hanya berfokus pada banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga pada efektivitas program dalam meningkatkan status gizi masyarakat sesuai tujuan awal program.
