Headline.co.id, Jogja, 25 Januari 2024 ~ Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial yang mengundang kritik di kalangan masyarakat terkait izin bagi presiden dan menteri untuk kampanye dan berpihak pada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024.
Pernyataan Jokowi ini langsung menuai polemik di kalangan publik. Sejumlah tokoh, termasuk Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, memberikan tanggapannya terhadap pernyataan tersebut. Sultan, yang sebelumnya dikunjungi oleh tiga calon presiden, menyatakan netralitasnya sebagai pemimpin DIY.
Baca juga: Traktor Hadiah Menteri Pertanian untuk Bhabinkamtibmas: Kejutan Manis di Sawah Yogyakarta
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saya ndak punya komentar seperti itu. Kan saya bisa komentar untuk diri saya sendiri aja,” kata Sultan kepada wartawan. Meskipun tiga calon presiden telah mengunjunginya, Sultan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam dialog mereka, dan ia tidak bisa menilai kualitas masing-masing.
Sultan menekankan netralitasnya dalam urusan pilihan, menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan sendiri. “Saya ini, sama istri sama anak pun tidak pernah saya arahkan kok, karena dia punya hak sendiri secara azas untuk menentukan pilihan sendiri, terserah,” tegas Sultan.
Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, juga memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Jokowi. Anies meyakini bahwa masyarakat bisa menilai pernyataan tersebut dan menekankan pentingnya mengikuti aturan hukum. Ia menyerahkan penilaian terkait hal ini kepada para pakar hukum agar opini subjektif tidak terus berkembang.
Baca juga: Hari ke-58 Kampanye: Ganjar Pranowo Internal, Mahfud MD Gelar Silaturahim di Yogyakarta
“Negara ini negara hukum, pakai aturan hukum, kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh ya berarti ya tidak boleh. Kita lihat aturan hukumnya,” ujar Anies.
Terkait hal ini, Anies juga menyatakan kesiapannya menghadapi konsekuensi apapun, termasuk pelarangan atau pencabutan izin acara. “Kita siap hadapi saja. Itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami percaya kok selalu ada hikmahnya,” kata Anies.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md. memberikan tanggapan santai terhadap pernyataan Jokowi. Menurutnya, hal ini tidak akan membuat suasana menjadi keruh. Mahfud mengajak untuk menanyakan detail etika dan aturan kepada Biro Hukum Sekretaris Negara.
Baca juga: Heboh Tanah Amblas Berlubang di Gunungkidul, Ini Penjelasan BPBD
“Ya ndak papa, kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau nggak itu kan terserah,” ucap Mahfud.
Pernyataan Jokowi mengenai izin kampanye presiden dan menteri telah memicu diskusi dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan pertanyaan tentang etika dan aturan yang harus diikuti dalam konteks politik Indonesia.
Baca juga: Pembangunan Tol Jogja-Bawen Menuju Puncak, Target 85 Persen di 2024
