Headline.co.id, Semarang ~ Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (3/7/2025). APBN diharapkan dapat mendorong Indonesia menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD5 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD15.000. Target ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kewirausahaan berbasis inovasi.
Ekosistem Industri dan Talenta
Menteri Keuangan menekankan pentingnya ekosistem industri yang menempatkan talenta sebagai inti pembangunan ekonomi. “Pembangunan ekonomi Indonesia perlu ditopang oleh ekosistem industri yang menjadikan talenta sebagai inti pembangunan,” ujarnya. Di tengah dinamika ekonomi global, Indonesia tetap menunjukkan fundamental ekonomi yang kuat, dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit fiskal, dan rasio utang pemerintah yang lebih baik dibandingkan negara G20 lainnya.
Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan penyaluran kredit kepada sektor riil, menjaga likuiditas, dan mendorong penurunan suku bunga agar dunia usaha memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau.
APBN sebagai Shock Absorber
Menghadapi ketidakpastian global, APBN berperan sebagai shock absorber dengan berbagai kebijakan strategis. Kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas harga energi dan pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
Prioritas Pembangunan Nasional
APBN 2026 menetapkan delapan agenda prioritas pembangunan, termasuk ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan. Anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun dan kesehatan Rp247,3 triliun dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional.
Menteri Keuangan menutup paparannya dengan menegaskan bahwa APBN tidak hanya sebagai instrumen keuangan negara, tetapi juga motor pembangunan nasional. Dengan menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.
