Headline.co.id, Semarang ~ Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah pada Semester I 2026 tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menkeu meninjau realisasi APBN dan pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Hingga pertengahan tahun, pendapatan negara di Jawa Tengah telah mencapai 46,56 persen dari target, dengan pertumbuhan 13,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89 persen, didukung oleh sektor industri dan perdagangan serta program pemerintah yang meningkatkan produktivitas masyarakat.
Inovasi Digitalisasi Penerimaan Daerah
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah terus mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkahnya adalah melalui digitalisasi penerimaan daerah, seperti implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur, Kabupaten Blora. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melibatkan 18.854 pemasok lokal. Program ini menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan sosial masyarakat. Menkeu menekankan pentingnya monitoring dan pendampingan oleh DJPb untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)
Menkeu juga meninjau perkembangan KDMP yang bertujuan memperkuat ekonomi desa. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan lebih dari 43 ribu volume transaksi. Kehadiran KDMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif.
Pembangunan Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah telah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang melayani 3.080 siswa. Pembangunan ini bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Menkeu Purbaya mengapresiasi peran aktif jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBN dan mengawal program prioritas pemerintah. Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk keberhasilan program-program tersebut. Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga kesehatan fiskal dan mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
