Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025. Capaian ini diharapkan menjadi momentum bagi BPJPH untuk memperkuat tata kelola anggaran yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan pentingnya setiap rupiah anggaran negara diterjemahkan menjadi program yang memberikan nilai tambah, khususnya dalam mempercepat layanan sertifikasi halal dan memperkuat ekosistem halal nasional.
Menurut Haikal, prinsip tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan APBN dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. “Keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari outcome dan dampaknya terhadap masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Haikal dalam keterangan resminya yang diterima pada Jumat (3/7/2026).
Pentingnya Tata Kelola yang Baik
Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menambahkan bahwa opini WTP merupakan hasil dari penguatan sistem pengendalian internal, perencanaan anggaran, serta komitmen seluruh unit kerja dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ke depan, BPJPH akan terus memperkuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan anggaran agar seluruh program dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional
Melalui pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel, BPJPH berharap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini juga diharapkan dapat memperluas akses pasar produk halal Indonesia serta meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar domestik maupun global.
BPJPH menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, BPJPH berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
