Headline.co.id, Jakarta ~ Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi sorotan publik setelah acara nonton bareng film tersebut dibubarkan aparat dalam beberapa kesempatan. Film karya jurnalis senior Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu mengangkat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, khususnya proyek pangan dan energi yang dinilai berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan. Polemik muncul karena film tersebut menampilkan berbagai tudingan mengenai pembebasan lahan, operasi keamanan, hingga ancaman terhadap kehidupan Orang Asli Papua. Perdebatan pun berkembang di media sosial antara pihak yang mendukung pesan film dan pihak yang menilai proyek pemerintah tetap diperlukan untuk pembangunan nasional.
Film dokumenter tersebut berfokus pada proyek pembukaan lahan skala besar di Papua yang digunakan untuk sawah, perkebunan sawit, serta kebutuhan bioenergi. Dalam sejumlah adegan, film memperlihatkan aktivitas alat berat yang disebut mencapai sekitar 2.000 unit untuk membuka kawasan hutan dalam skala luas.
“Di dalam hutan tersebut ada tanah adat, tempat sakral, dan sumber pangan warga asli Papua,” demikian narasi yang disampaikan dalam film dokumenter tersebut.
Kritik terhadap Pembebasan Lahan dan Tanah Adat
Salah satu sorotan utama dalam film adalah proses pembebasan lahan yang disebut berdampak pada hutan adat masyarakat Papua. Film menampilkan pandangan warga yang menganggap pembukaan lahan dilakukan di kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat lokal, termasuk tempat sakral dan sumber pangan tradisional.
Dalam dokumenter itu juga ditampilkan adanya gerakan perlawanan sebagian warga dan suku asli Papua terhadap pembukaan lahan. Beberapa warga disebut melakukan penandaan kawasan menggunakan Salib Merah sebagai simbol pembatas wilayah yang dianggap harus dilindungi.
Selain dampak terhadap masyarakat, film juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan yang disebut mengganggu habitat satwa lokal dan kawasan hijau Papua yang selama ini dikenal memiliki hutan tropis luas.
Operasi Pengamanan dan Kehadiran Aparat di Papua
Film Pesta Babi juga menampilkan isu keberadaan aparat keamanan di sekitar proyek pangan dan energi di Papua. Dalam sejumlah wawancara dan cuplikan dokumenter, disebutkan bahwa operasi militer di Papua telah berlangsung sejak era Operasi Trikora pada 1961 dan kini salah satunya berkaitan dengan pengamanan proyek strategis pemerintah.
Film tersebut menyebut keberadaan pos dan markas aparat di sejumlah wilayah dianggap sebagian warga mengambil area tanah masyarakat adat. Dokumenter itu juga memuat pernyataan beberapa warga yang mengaku mengalami trauma akibat konflik dan kekerasan yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Di sisi lain, keberadaan TNI dan Polri dalam film juga dikaitkan dengan upaya penanggulangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan perlawanan bersenjata di Papua.
Sorotan terhadap Dugaan Kolonialisme Modern
Melalui judul Kolonialisme di Zaman Kita, film ini mengangkat kritik mengenai pola penguasaan lahan dan sumber daya alam di Papua. Dokumenter tersebut menyoroti kepemilikan perusahaan yang terlibat dalam proyek pangan dan energi, yang disebut berada di bawah kelompok usaha keluarga Fangiono melalui PT Merauke Sugar Group.
Film menyebut terdapat 10 perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut dan mayoritas sahamnya berada di bawah satu grup usaha. Selain itu, dokumenter tersebut juga memuat tudingan mengenai proses pelepasan lahan yang disebut dilakukan secara sepihak.
Dalam salah satu bagian film disebutkan adanya nilai ganti rugi tanah yang hanya dihargai sekitar Rp300 ribu per hektare. Narasi itu kemudian menjadi salah satu bagian yang memicu diskusi publik mengenai keadilan bagi masyarakat adat.
Warga Lokal Disebut Mengalami Kerugian
Film juga menampilkan program Operasi Optimalisasi Lahan (Opla) yang memberikan dukungan dana sekitar Rp900 ribu untuk pengelolaan sawah. Namun sejumlah warga dalam dokumenter mengaku bantuan tersebut tidak mencukupi untuk biaya produksi hingga panen.
“Semua bahan baku mahal dan tidak memungkinkan untuk menanam padi,” ungkap salah satu narasi warga dalam film tersebut.
Akibat keterbatasan modal dan pengetahuan pertanian sawah, sejumlah lahan yang sudah dibuka disebut akhirnya terbengkalai. Film itu juga menampilkan pandangan bahwa masyarakat lokal lebih akrab dengan pola pangan berbasis sagu dibanding sistem pertanian padi.
Ancaman terhadap Eksistensi Orang Asli Papua
Selain isu ekonomi dan lingkungan, film dokumenter ini juga menyoroti ancaman terhadap keberlangsungan budaya dan kehidupan Orang Asli Papua. Kehilangan hutan disebut berdampak pada hilangnya sumber obat tradisional, bahan pangan, hingga habitat satwa liar yang selama ini menopang kehidupan masyarakat adat.
Film menggambarkan bahwa perubahan pola hidup masyarakat berlangsung cepat akibat proyek berskala besar tersebut. Dalam dokumenter itu bahkan muncul narasi yang menyebut kondisi tersebut sebagai ancaman terhadap keberadaan sebuah peradaban lokal.
“Sagu yang menjadi makanan lokal kini mulai terusik,” menjadi salah satu pesan yang disampaikan dalam film terkait perubahan pola pangan masyarakat Papua.
Perdebatan Publik soal Pembangunan dan Lingkungan
Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita pada akhirnya tidak hanya menjadi film dokumenter, tetapi juga memicu perdebatan publik mengenai arah pembangunan di Papua. Film mempertanyakan apakah proyek pangan dan bioenergi layak dijalankan apabila menimbulkan kerusakan lingkungan besar dan mengancam kehidupan masyarakat lokal.
Isu tersebut kemudian melahirkan dua pandangan berbeda di masyarakat. Sebagian pihak menilai film ini membuka sisi yang jarang terlihat mengenai dampak pembangunan di Papua. Sementara pihak lain berpandangan proyek strategis nasional tetap diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Kemunculan film dokumenter ini juga dinilai menjadi bagian dari perkembangan karya jurnalistik dan seni kritik sosial di Indonesia yang mengangkat isu-isu publik melalui medium visual dan dokumenter.
