Headline.co.id, Jakarta ~ Pada tahun 2026, Filipina memegang Keketuaan ASEAN dan menghadapi tantangan besar akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik ini berdampak pada keterbatasan suplai energi dan lonjakan harga komoditas serta pangan di kawasan ASEAN. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, perekonomian ASEAN terancam melambat akibat dampak konflik global ini.
Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council (AECC) berlangsung di Dusit Thai, Cebu, Filipina, pada 7 Mei 2026. Filipina, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, mengadakan pertemuan tersebut untuk merespons dampak konflik dan perang di Selat Hormuz terhadap negara-negara ASEAN. Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Maria Cristina Aldeguer-Roque, yang memimpin rapat AECC, meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN untuk mengatasi dampak perang yang menghambat ketersediaan energi dan produk berbahan dasar minyak mentah di kawasan.
ERIA, lembaga riset Jepang yang diundang sebagai narasumber utama AECC, menyarankan penguatan ketahanan ekonomi regional melalui kebijakan koordinasi industri. Dalam siaran pers Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (7/5/2026), Kepala Ekonomi AMRO, Dong He, menjelaskan risiko kebijakan domestik AS yang menyebabkan disrupsi suplai energi dan pestisida ke kawasan, sehingga memicu kenaikan harga energi dan transportasi serta depresiasi nilai tukar. Kenaikan ini menyebabkan inflasi di kawasan ASEAN mencapai level tertinggi sejak pandemi. AMRO mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflationary terkuat sejak 2011 dan menyarankan kebijakan pragmatis untuk mengatasi gejolak jangka pendek serta membangun ketahanan jangka panjang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
ADB, yang juga diundang sebagai narasumber, mengusulkan kebijakan stabilitas untuk mengatasi lonjakan dampak perang yang dapat mengganggu kinerja ekonomi ASEAN. ADB menyarankan ketahanan energi dan pangan melalui program konkret dengan badan-badan ASEAN dan sektor swasta. Selain itu, ADB siap memberikan dukungan keuangan ke pasar saham ASEAN untuk menahan gejolak dan tekanan.
Sekretariat ASEAN mengusulkan ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons segera untuk ketahanan regional. Usulan ini mencakup penguatan dan reformasi institusi, pendalaman integrasi keuangan dan ekonomi, serta penguatan ketahanan energi, pangan, dan masyarakat, termasuk peningkatan ketahanan rantai pasok maritim.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, yang mewakili Pemerintah Indonesia, menekankan pentingnya langkah konkret dan penguatan ketahanan regional untuk mengatasi disrupsi akibat dampak perang dan konflik global. “Untuk mengatasi disrupsi, diperlukan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang ada, dan fokus pada penguatan perdagangan antaranggota ASEAN dengan mitra strategis, seperti ASEAN Plus One FTAs dan the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta memanfaatkan kerja sama ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) dan ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA). Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di kawasan,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menekankan perlunya ASEAN melakukan berbagai upaya dalam menghadapi dinamika perdagangan global dengan mendorong penguatan kerja sama regional, khususnya pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, lain melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerja sama regional. Diversifikasi mitra dagang dengan memanfaatkan jaringan FTA dan kerja sama yang telah ada, dengan tetap fokus pada peningkatan perdagangan intra-ASEAN sebagai prioritas utama.
