Headline.co.id, Jakarta ~ Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), yaitu North Hub Development Project di Selat Makassar, diyakini akan memperkuat ketahanan energi nasional dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, dalam keterangan resminya pada Kamis (23/7/2026).
Djoko menjelaskan bahwa pengembangan gas lepas pantai laut dalam ini merupakan salah satu investasi migas terbesar di dalam negeri. Proyek ini memanfaatkan teknologi tinggi dan membuka peluang investasi baru bagi industri fabrikasi nasional. Dengan total nilai investasi mencapai 15 miliar dolar AS, proyek ini diharapkan menjadi pendorong utama pencapaian target produksi nasional pada periode 2029–2030, yaitu 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik standar per hari (BSCFD).
Investasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi terapung Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) senilai USD3 miliar dan belanja modal pendukung lainnya sebesar USD12 miliar. Proyek ini berada pada kedalaman laut 2.000 meter dan mengintegrasikan pengembangan Lapangan Geng North dan Lapangan Gehem di Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur.
Dikelola oleh Searah, perusahaan patungan Eni SpA dan Petronas, fasilitas ini memiliki panjang 300 meter dan lebar 45 meter. Ini menjadi fasilitas produksi migas pertama di perairan laut sangat dalam (ultra deep water) di Indonesia, dengan target penyaluran gas perdana pada kuartal keempat tahun 2028. FPSO Bahtera Haluan Lestari dirancang untuk mengolah hingga 1 miliar kaki kubik standar gas per hari (1 BSCFD) dan 80.000 barel kondensat per hari, serta memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1,4 juta barel.
Selain memperkuat pasokan energi nasional, proyek ini juga memberikan dampak ekonomi berganda yang signifikan bagi daerah. Hal ini terlihat dari fabrikasi topside module di Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Bintan yang membutuhkan 4.000 ton baja, serta menyerap 8.000 tenaga kerja nasional selama masa konstruksi.
