Headline.co.id, Sabang ~ Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp58.973.722.293.106 untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh setelah bencana alam yang terjadi pada akhir 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung pemulihan di 19 kabupaten/kota yang terdampak selama periode 2026 hingga 2028. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp24.215.136.488.601, kemudian Rp20.219.435.723.941 pada tahun 2027, dan Rp14.539.150.080.556 pada tahun 2028. Program pemulihan ini akan dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.
Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyatakan bahwa seluruh anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga di seluruh wilayah terdampak. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran ini digunakan secara efektif untuk memulihkan Aceh,” ujar Safrizal saat memberikan keterangan pers di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kota Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Safrizal menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat turut mengawasi perkembangan program di lapangan. “Kami mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program ini,” katanya. Pemerintah telah menyiapkan dokumen rencana induk beserta rincian program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Dokumen tersebut memuat daftar kegiatan yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah terdampak.
Menurut Safrizal, rincian program akan terus diperbarui setelah proses pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan selesai, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi semakin lengkap dan akurat. “Kami berkomitmen untuk terus memperbarui informasi agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan program ini dengan baik,” pungkasnya.
