Headline.co.id, Palembang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi antarlembaga, pemadaman darat dan udara, serta pengelolaan data terintegrasi. Dalam Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2026 di Kantor BPBD Kota Palembang, Selasa (15/9/2026), Gubernur Sumsel Herman Deru meminta Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan itu dipertimbangkan apabila kondisi udara dinilai tidak memungkinkan kegiatan belajar tatap muka. Rapat tersebut diikuti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Sumatra Selatan.
ISPU Jadi Pertimbangan Pembelajaran Jarak Jauh
Herman Deru menyoroti dampak asap karhutla terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah diminta mencermati indikator kualitas udara, khususnya ISPU, sebelum menentukan kebijakan terkait proses belajar mengajar.
ISPU akan menjadi salah satu dasar pertimbangan apabila pembelajaran tatap muka dinilai tidak memungkinkan akibat kondisi udara. Namun, bahan tersebut tidak menyebutkan adanya keputusan PJJ yang telah diberlakukan di wilayah Sumatra Selatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain aspek pendidikan, Herman menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Personel pemadaman darat dan masyarakat disebut memiliki peran penting dalam mengendalikan kebakaran.
“Alhamdulillah, kerja keras seluruh satgas pemadaman sudah optimal dan hasilnya sudah terlihat. Kontribusi water bombing hanya sekitar 10 persen, artinya kontribusi masyarakat dan satgas darat sangat berperan dalam penanganan Karhutla ini,” ujar Herman.
Peran Satgas Darat Dinilai Penting
Herman menyampaikan, hasil penanganan karhutla di Sumatra Selatan terlihat dari kerja seluruh satuan tugas pemadaman. Ia menilai pemadaman dari darat dan keterlibatan masyarakat memberikan kontribusi besar, sementara water bombing berkontribusi sekitar 10 persen.
Penguatan dukungan pemerintah pusat juga dinilai penting untuk memperkuat koordinasi. Herman mengatakan kehadiran Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB dalam rapat koordinasi menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Sumatra Selatan menjadi perhatian bersama.
“Hari ini kita mendapat perhatian khusus dengan kedatangan Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB. Ini menunjukkan bahwa penanganan Karhutla menjadi perhatian bersama,” katanya.
Kepala BNPB Suharyanto turut menyoroti kinerja Satgas Karhutla Sumatra Selatan. Ia menyebut pemadaman lahan seluas sekitar 404,22 hektare sebagai capaian yang luar biasa, tetapi meminta kontribusi satgas darat terus dioptimalkan.
“Keberhasilan memadamkan sekitar 404,22 hektare lahan merupakan capaian luar biasa. Meski demikian, kontribusi satgas darat tetap perlu terus dioptimalkan,” kata Suharyanto.
Integrasi Data untuk Menentukan Prioritas
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya konsolidasi dan integrasi data dalam penanggulangan karhutla. Menurutnya, data yang terintegrasi dibutuhkan untuk membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan serta mengalokasikan sumber daya secara tepat.
“Pengelolaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah dalam mengorganisasikan penanganan secara lebih baik, termasuk dalam menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara tepat,” ujarnya.
Penguatan pengelolaan data menjadi bagian dari langkah penanganan karhutla di Sumatra Selatan, selain koordinasi antarlembaga, pemadaman melalui darat dan udara, serta pemantauan kualitas udara.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah mengarahkan penanganan karhutla agar lebih terkoordinasi. ISPU digunakan untuk membantu mempertimbangkan dampak asap terhadap aktivitas masyarakat, sedangkan data terintegrasi menjadi dasar dalam mengatur prioritas serta distribusi sumber daya penanganan.
