Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan aset negara senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Penyerahan ini merupakan bagian dari strategi KPK dalam memperkuat penegakan hukum berbasis pemulihan aset. Langkah ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada optimalisasi manfaat ekonomi dari aset hasil tindak pidana.
Proses penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah, yang bertujuan untuk memastikan barang rampasan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis negara. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menekankan pentingnya optimalisasi aset hasil korupsi sebagai instrumen untuk memperkuat efek jera dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara (BMN). “Barang rampasan hasil penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme yang transparan dan berorientasi nilai guna,” ujar Fitroh dalam keterangan tertulis yang diterima , Rabu (22/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, KPK menyerahkan dua unit apartemen di kawasan strategis Jakarta Selatan yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Total nilai aset mencapai Rp3.526.205.000. Aset tersebut terdiri atas satu unit apartemen seluas 150 meter persegi di kawasan Jalan Pintu Satu Senayan senilai Rp2,10 miliar, serta satu unit apartemen seluas 92 meter persegi di FX Residence senilai Rp1,42 miliar. Barang rampasan ini merupakan bagian dari perkara korupsi atas nama terdakwa Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penyerahan aset didasarkan pada keputusan Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta terkait penetapan status penggunaan barang milik negara. Sejak penandatanganan berita acara serah terima, pengelolaan aset sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lemhannas. Gubernur Lemhannas, TB Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa pemanfaatan aset rampasan negara memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan penguatan nilai kebangsaan. “Aset rampasan negara tidak hanya simbol penegakan hukum, tetapi juga instrumen strategis untuk mendukung pendidikan kepemimpinan nasional dan membangun karakter antikorupsi,” ujarnya.
Lemhannas berkomitmen mengelola aset tersebut secara optimal, transparan, dan akuntabel guna mendukung program pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. KPK menilai pengelolaan aktif barang rampasan menjadi langkah krusial untuk mencegah penyalahgunaan aset negara sekaligus menjaga nilai ekonominya. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam menekan biaya pemeliharaan serta memastikan aset tetap produktif. Melalui strategi asset recovery, pemberantasan korupsi diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk kepentingan publik.
Dengan demikian, upaya penegakan hukum diharapkan semakin memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola aset negara yang transparan dan akuntabel.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
