Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya sinergi dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah, menurutnya, terus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai dasar pertumbuhan ekonomi dan alat pemerataan kesejahteraan. “Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal,” ujar Menko AHY pada Senin, 20 April 2026.
Pembangunan yang dimaksud mencakup proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, peningkatan jalan nasional, pengembangan kawasan industri, dan perbaikan fasilitas publik. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah. Menko AHY menekankan bahwa peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan berkeadilan.
Selain itu, Menko AHY menilai bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Ia menyatakan bahwa isu geopolitik kini tidak hanya terbatas pada diplomasi dan pertahanan, tetapi juga berdampak langsung pada rantai pasok, sistem energi, platform digital, hingga jaringan infrastruktur.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menko AHY juga menyoroti perubahan iklim sebagai risiko global yang harus diantisipasi dalam perencanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa infrastruktur perlu dirancang agar adaptif terhadap tantangan masa depan sekaligus memperkuat daya tahan nasional. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat konektivitas logistik, serta mendorong pemerataan pertumbuhan antarwilayah.
Di sisi lain, Menko AHY menekankan pentingnya kemitraan pemerintah dan dunia usaha guna mempercepat realisasi proyek strategis yang kredibel, transparan, dan siap investasi. Langkah ini dinilai penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
