Headline.co.id, Pemerintah Kabupaten Banggai Telah Menjalin Kerja Sama Dengan Pt Panca Amara Utama Untuk Memperkuat Kolaborasi Di Bidang Pendidikan ~ kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan pada Senin, 13 April 2026, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banggai. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas dampak program pembangunan hingga ke tingkat desa.
Di sektor pendidikan, kerja sama ini berfokus pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berbasis keterampilan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banggai, Syafrudin Hinelo, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman. “Sinergi ini diharapkan tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, tetapi berdampak hingga kecamatan dan desa,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dan keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat untuk keberhasilan implementasi program.
Dalam sektor kesehatan, PT Panca Amara Utama berkomitmen untuk mendukung peningkatan fasilitas dan kapasitas layanan kesehatan masyarakat. Sementara itu, di bidang pemberdayaan desa, perusahaan bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal. Hermawan Adi Santoso, Manager External Relation and Security perusahaan, menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Ketiga bidang ini menjadi fokus berkelanjutan dalam agenda CSR kami,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banggai juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk untuk penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan bagi warga binaan. Kepala Lapas Luwuk, Muh. Bahrun, menyebut program ini sebagai tindak lanjut kebijakan nasional untuk memastikan hak pendidikan bagi warga binaan tetap terpenuhi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masih terdapat warga binaan yang belum tersentuh pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah dinilai krusial untuk memperluas akses pendidikan tersebut. “Warga binaan tetap berhak mendapatkan pendidikan. Ini bagian dari upaya pembinaan agar mereka siap kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Banggai melihat kolaborasi multipihak ini sebagai model penguatan pembangunan berbasis kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga pada dampak nyata. Dengan evaluasi berkelanjutan, kerja sama ini diharapkan mampu berjalan tepat sasaran, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendorong kemandirian masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan.
