Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap panjangnya antrean haji di Indonesia dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencari berbagai skema agar masa tunggu keberangkatan jemaah dapat dipersingkat. Rapat dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji sekaligus mewujudkan harapan umat Islam untuk dapat menunaikan ibadah haji lebih cepat.
Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menegaskan bahwa antrean haji yang masih mencapai puluhan tahun perlu terus ditekan. Pemerintah diminta menyusun strategi yang mampu mempercepat keberangkatan calon jemaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Menurut Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, perhatian Prabowo Subianto terhadap persoalan antrean haji menjadi salah satu fokus utama dalam rapat evaluasi tersebut.
“Concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji nanti dan Wamen semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun,” kata Cucun di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).
“Bahkan, beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang,” lanjutnya.
Presiden Soroti Percepatan Antrean Haji
Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden, penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan dengan baik. Selain terjadi peningkatan layanan, pemerintah juga berhasil menekan masa tunggu haji dari sebelumnya berkisar 35 hingga 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun.
Meski demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan Presiden. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah masih akan mencari berbagai alternatif untuk memangkas antrean lebih jauh.
“Bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” ujar Irfan Yusuf.
Ia menambahkan bahwa antrean aktual yang saat ini dijalani sebagian jemaah berada di kisaran 13 hingga 14 tahun.
“Walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini rata-rata yang berangkat saat ini antrean 13-14 tahun. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita perpendek lagi,” katanya.
Kemenhaj Siapkan 20 Poin Pembenahan
Selain membahas antrean, rapat juga menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa Kemenhaj telah menyiapkan sekitar 20 poin perbaikan yang akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pembenahan penyelenggaraan haji ke depan.
“Hari ini dipanggil Pak Presiden untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan haji yang sudah berlangsung dan memang kan perhatian presiden terhadap impian seluruh umat Islam di Indonesia terkait hajinya yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting,” ujar Dahnil.
Menurutnya, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup perbaikan tata kelola kloter, penyederhanaan birokrasi, penguatan rekrutmen petugas, hingga pengawasan terhadap layanan yang berhubungan langsung dengan kenyamanan jemaah di Arab Saudi.
“Jadi, beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini. Banyak, ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Dahnil.
Pengawasan Keberangkatan dan Layanan Jemaah Meningkat
Dalam rapat tersebut, Tim Pengawas Haji DPR juga melaporkan perkembangan pengawasan keberangkatan jemaah. Sistem imigrasi Indonesia dinilai mampu mengantisipasi upaya keberangkatan jemaah ilegal menuju Arab Saudi.
“Kemudian kami juga laporkan pengawasan kami terkait bagaimana di mekanisme keberangkatan. Imigrasi di kita sudah bagus sehingga bisa mengantisipasi jemaah-jemaah ilegal tidak bisa lolos,” ujar Cucun.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga terlihat dari fasilitas akomodasi yang diterima jemaah reguler. Sebanyak hampir 17 ribu jemaah reguler dilaporkan mendapatkan penginapan di kawasan strategis sekitar Masjid Nabawi, Madinah.
“Jemaah haji khusus itu sudah biasa nginap di hotel bintang lima, tetapi ini jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang lima,” kata Cucun.
Peningkatan kualitas layanan juga mencakup penyediaan konsumsi yang lebih beragam sehingga dapat mengurangi kejenuhan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Evaluasi Kesehatan Jemaah Jadi Perhatian
Aspek kesehatan jemaah turut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat evaluasi. Dahnil menjelaskan bahwa penguatan prinsip istithaah kesehatan sebelum keberangkatan menjadi langkah penting untuk menekan risiko kesehatan dan kematian jemaah selama berada di Arab Saudi.
Menurutnya, Presiden memandang penyelenggaraan haji sebagai amanah negara dalam membantu masyarakat mewujudkan cita-cita spiritualnya dengan pelayanan yang aman dan bermartabat.
“Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan pentingnya. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin laporkan pelaksanaan haji tersebut,” ujar Dahnil.
Biaya Haji 2027 Masih Dibahas
Sementara itu, terkait kemungkinan penurunan biaya haji pada 2027, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pembahasannya masih akan dilakukan bersama DPR.
Menurutnya, sejumlah tantangan masih dihadapi pemerintah, mulai dari fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga avtur, hingga kondisi global yang belum stabil. Selain itu, kenaikan biaya layanan dari Arab Saudi juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
Meski demikian, pemerintah berencana mengoptimalkan penggunaan Kampung Haji sebagai salah satu strategi efisiensi, terutama pada sektor akomodasi, guna membantu menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
