Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sedang mempersiapkan skenario pengganti untuk peran Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Langkah ini diambil menyusul ketidakpastian legitimasi dewan tersebut setelah serangan militer yang dilakukan oleh dua anggotanya, yaitu Amerika Serikat dan Israel, terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu RI, Muhammad Takdir, menyatakan bahwa agenda BoP untuk sementara waktu telah dihentikan. “Kami sedang mengkaji berbagai opsi untuk memastikan peran Indonesia tetap signifikan,” ujar Muhammad Takdir dalam keterangan resmi pada Kamis, 12 Maret 2026.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pembentukan utusan khusus atau special envoy untuk Palestina. Utusan khusus ini nantinya akan bertugas mengoordinasikan penyaluran seluruh bantuan dari Indonesia ke Gaza. Muhammad Takdir menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tambahan dari peran yang sebelumnya telah diinisiasi oleh mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yaitu penunjukan konsul kehormatan di Ramallah. “Kami berharap inisiatif ini dapat memperkuat peran Indonesia dalam isu Palestina,” kata dia.
Kajian strategis ini direncanakan akan diserahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk kemudian diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Takdir mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membuka saluran alternatif, termasuk melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dinilai memiliki kapasitas sebagai juru runding perdamaian dan koneksi dengan pemimpin politik Hamas. Muhammad Takdir juga mengakui bahwa serangan AS dan Israel ke Iran menambah dinamika yang menguatkan kritik publik terhadap keterlibatan Indonesia di BoP.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang cerdas dalam menyelesaikan masalah Palestina, setara dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi. Meski keanggotaan di BoP dinilai memiliki banyak kekurangan di permukaan, ia meminta publik untuk memberikan kepercayaan (benefit of the doubt) kepada pemerintah, karena ada pertimbangan di balik layar yang belum dapat disampaikan sepenuhnya. “Kami meminta masyarakat untuk memahami bahwa ada banyak pertimbangan yang harus kami jaga,” ujarnya.
Sementara itu, di tengah ketidakpastian BoP, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah menyiapkan rekomendasi berupa rambu-rambu bagi pemerintah. Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa pihaknya telah merampungkan kajian mengenai mudarat dan manfaat BoP. Rekomendasi itu akan berisi parameter yang jelas kapan Indonesia harus tetap bertahan atau keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan dinamika yang ada. “Kami telah menyusun rekomendasi yang akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat,” ujarnya.
Sebagai informasi, desakan agar Indonesia keluar dari BoP menguat setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya untuk menarik Indonesia dari BoP jika dewan tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan tujuan perdamaian, khususnya kemerdekaan Palestina.
