Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah pusat dan daerah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) diimbau untuk mempercepat dan memperbaiki komunikasi publik guna menghadapi tantangan disinformasi di era digital. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam Forum Bakohumas yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026.
Meutya Hafid menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam komunikasi publik. Ia menyatakan bahwa di era digital saat ini, pemerintah tidak bisa hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan, karena keterlambatan dalam merespons dapat membuka peluang bagi misinformasi untuk membentuk persepsi publik. “Sekarang tidak bisa lagi memilih cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” tegas Menkomdigi.
Selain itu, Meutya Hafid menambahkan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari apa yang diterima dan dipahami masyarakat, bukan dari seberapa baik pesan disusun. “Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ujarnya.
Sejalan dengan pernyataan Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan bahwa tantangan komunikasi pemerintahan semakin kompleks karena persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan. Ia menegaskan bahwa konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan, melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. “Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” jelas Dirjen KPM Kemkomdigi.
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang terdiri dari Kepala Biro Humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Forum ini juga menghadirkan dua narasumber dalam sesi diskusi, yaitu Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono.
Rustika Herlambang mendorong transformasi humas pemerintah dari pola reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner. “Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” ujarnya. Sementara itu, Haryo Damardono menilai bahwa perubahan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, menuntut insan kehumasan untuk terus beradaptasi dan memperkuat kolaborasi.
Forum ini bertujuan untuk mensinergikan komunikasi publik, menyebarkan kebijakan pemerintah, meningkatkan transparansi informasi, memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Fungsi utama forum ini adalah sebagai tempat berbagi strategi, data, dan pengalaman antarhumas pemerintah agar informasi yang disampaikan ke masyarakat selaras dan beresonansi. Forum ini juga menjadi momentum penguatan peran kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.
