Headline.co.id, Bupati Banyuwangi ~ Ipuk Fiestiandani, menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mencapai keadilan, transparansi, dan empati bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Ipuk dalam acara Sosialisasi Perlinsos di Pendopo Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat (23/1/2026). “Pertemuan ini sangat penting karena merupakan bagian dari tindak lanjut atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Banyuwangi sebagai daerah percontohan nasional program perlindungan sosial berbasis data dan digital,” ujar Ipuk.
Bupati Ipuk mengapresiasi peran semua pihak yang terlibat dalam pendataan bansos, termasuk pendamping PKH, TKSK, Dasa Wisma, camat, kepala desa, perangkat desa, dan organisasi kemasyarakatan. “Dalam waktu dua minggu, kita mampu menginput data lebih dari 300 ribu warga. Ini capaian luar biasa dan patut diapresiasi,” katanya. Ia juga berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atas kepercayaan yang diberikan kepada Banyuwangi. “Kepercayaan ini adalah kebanggaan sekaligus tantangan bagi kita semua untuk menyukseskan program yang sangat baik ini,” ujar Ipuk Fiestiandani.
Ipuk mengakui adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang dinilai belum sepenuhnya adil. “Ada warga yang tergolong mampu tetapi masih menerima bansos, bahkan ada yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima. Sementara warga yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan,” ungkapnya. Kondisi ini melatarbelakangi lahirnya Perlinsos berbasis digital, yang mengubah pendekatan pendataan dari top-down menjadi bottom-up, di mana masyarakat dapat mendaftarkan diri secara langsung. “Kita beralih dari verifikasi berbasis persepsi menuju verifikasi berbasis data. Dari keraguan menuju akuntabilitas,” tegas Ipuk.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Ipuk, tujuan utama transformasi digital bansos adalah memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyuwangi telah memasuki tahapan akhir uji coba dan akan segera memasuki proses verifikasi lanjutan serta masa sanggah. “Sistem ini berbasis data, sehingga teman-teman di lapangan tidak perlu khawatir ketika menghadapi keluhan masyarakat. Semua bisa dijelaskan secara objektif,” kata Bupati Banyuwangi.
Ipuk juga meminta dukungan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan media untuk mengawal pelaksanaan Perlinsos, terutama pada masa sanggah. Bupati Banyuwangi berharap masa sanggah dapat berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Kami berharap tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan masa sanggah ini. Bansos adalah untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Ipuk mengajak seluruh pihak menjadikan Banyuwangi bukan hanya sebagai daerah percontohan, tetapi juga sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan transformasi digital bansos. “Mari kita buktikan bahwa Banyuwangi bukan hanya mampu menjadi yang pertama, tetapi juga yang terbaik. Transformasi digital bisa berjalan seiring dengan empati, teknologi bisa berpadu dengan gotong royong, dan data bisa menjadi jalan menuju keadilan sosial,” pungkas Ipuk.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
