Headline.co.id (Batang)– Pemerintah Kabupaten Batang kembali mengukir prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Batang, Senin (16/6/2025), Pj Sekretaris Daerah Sri Purwaningsih mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Pemkab Batang Tahun Anggaran 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menjadi kali kesembilan berturut-turut Batang memperoleh predikat tertinggi tersebut, menegaskan komitmen daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskal.
“Alhamdulillah, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,952 triliun atau 100,42 persen dari target Rp1,944 triliun, menghasilkan surplus Rp8,239 miliar,” ujar Sri Purwaningsih yang hadir mewakili Bupati M. Faiz Kurniawan.
Tak hanya melampaui target, pendapatan daerah juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 8,02 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni dari Rp1,808 triliun pada 2023. Lonjakan ini dipicu oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di sisi pengeluaran, belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,944 triliun dari pagu anggaran Rp2,080 triliun, atau sekitar 93,43 persen. Meski terdapat sisa anggaran sebesar Rp136,612 miliar yang tidak terserap, hal ini tetap dinilai positif. “Angka ini masih dalam batas wajar dan menunjukkan efisiensi belanja daerah,” tambah Sri.
Belanja daerah pun tumbuh 7,95 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan prioritas pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar. Pemkab Batang menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak hanya soal nominal, tapi juga ketepatan sasaran.
Capaian lainnya yang turut menegaskan soliditas fiskal adalah pertumbuhan aset daerah sebesar 4,54 persen, dari Rp3,105 triliun pada 2023 menjadi Rp3,246 triliun. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 tercatat mencapai Rp144,858 miliar, yang disebut Sri sebagai “modal penting untuk percepatan pembangunan tahun depan.”
Raihan WTP ini merupakan hasil dari audit menyeluruh BPK selama 30 hari, mulai 26 Maret hingga 5 Juni 2025. Menanggapi hasil audit tersebut, Bupati Faiz Kurniawan berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dapat segera disetujui oleh DPRD, sembari menegaskan tekad pemerintah daerah untuk “mempertahankan budaya akuntabilitas dan terus meningkatkan kualitas penyerapan anggaran.”
Dengan pencapaian ini, Kabupaten Batang semakin kokoh menempatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan paling sehat di Jawa Tengah—kombinasi antara peningkatan pendapatan, pengendalian belanja, serta akumulasi aset yang berkelanjutan. Sebuah prestasi yang tak hanya dibanggakan, tetapi juga dijadikan pondasi kuat untuk pembangunan di tahun-tahun mendatang.
