Headline.co.id (Jakarta) ~ Pemulangan 660 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan angota ISIS yang masih di luar negeri masih dikaji oleh pemerintah. Secara Pribadi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan tidak setuju dengan rencana itu. Tapi sebagai Menko bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dia masih harus mendengar pendapat para pejabat terkait tentang isu ini dan mengkajinya bersama.
baca juga : Tindak Tegas Bandar Narkoba, Pengamat: Publik Apresiasi Kinerja Polri
“Kalau Anda tanya ke saya, Mahfud, saya enggak setuju dipulangkan. Itu ngaco!,” kata Mahfud kepada Tim Blak-blakan di kantornya, Rabu (5/2/2020) siang.
Menurutnya pemulangan WNI eks ISIS itu berbahaya bagi stabilitas negara. Secara hukum, Mahfud menilai paspor WNI eks ISIS bisa dicabut karena dinilai melakukan perjalanan ilegal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan para WNI mantan anggota ISIS itu pergi tanpa izin yang jelas dari negara. Sehingga ada kemungkinan paspor para WNI eks ISIS itu sudah dicabut sehingga status warga negaranya hilang.
Dia juga mengatakan sebagian besar negara yang memiliki warga eks ISIS tak berencana memulangkan mereka. Jika ada, menurutnya pemulangan dilakukan secara selektif.
baca juga : Bukti Rasa Hormat ke Fatmawati, Presiden Resmikan Monumen Fatmawati di Bengkulu
Dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengatakan rencana itu sedang dipertimbangkan baik dan buruknya. Termasuk program deradikalisasi yang harus disusun jika benar-benar dipulangkan.
Dia khawatir jika pemulangan dilakukan tanpa ditunjang deradikalisasi yang matang bisa menjadi virus baru bagi masyarakat di sekitarnya. WNI eks ISIS juga berpotensi jadi teroris di dalam negeri jika deradikalisasi tak tuntas.
Ia juga menambahkan, di Indonesia memiliki UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan. Pasal 23 UU tersebut menyatakan bahwa WNI yang mengikrarkan diri untuk setia terhadap negara lain akan kehilangan kewarganegaraannya.
baca juga : Biar Makin Nyaman, Kodim 0318 Natuna Siapkan Pelengkapan Olahraga untuk WNI diobservasi
Wacana pemulangan WNI mantan anggota ISIS ini mencuat melalui Menteri Agama Fachrul Razi . Mahfud MD mengatakan pemerintah sedang mengkaji formula, mulai aspek hukum hingga aspek konstitusi masalah teroris pelintas batas tersebut. Dia memperkirakan pemerintah akan mengeluarkan keputusan pada Mei atau Juni 2020.
