Headline.co.id, Boalemo ~ Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo saat ini sedang memprioritaskan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini merupakan bagian dari program strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir. Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyatakan bahwa dari 186 desa pesisir yang diusulkan, tim verifikasi telah menyaring 65 desa calon lokasi melalui dua kali survei lapangan yang terukur.
Proses penapisan ini penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas anggaran program yang terintegrasi dengan visi agro-maritim Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah. Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa ada sejumlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam penentuan lokasi akhir pembangunan KNMP. Kriteria utama tersebut meliputi status legalitas lahan yang harus bersih, ketersediaan akses jalan yang memadai, serta analisis kondisi geografis untuk mitigasi risiko bencana.
Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa tim dinas masih menemukan beberapa kendala administratif dan teknis di berbagai daerah. Di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, kendala utama adalah persoalan administrasi sertifikasi lahan dan kebutuhan pembukaan akses jalan baru menuju pemukiman nelayan. Sebaliknya, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo menunjukkan progres positif, di mana masyarakat Desa Olibu secara swadaya siap bergotong royong melakukan penimbunan lahan. Di Kabupaten Gorontalo Utara, administrasi dokumen lahan di Desa Hutakalo, Dumolodo, dan Kotajin sudah lengkap, meskipun peninjauan ulang diperlukan karena beberapa titik berbatasan dengan kawasan konservasi mangrove.
Di Kota Gorontalo, usulan lokasi di wilayah Pohe, Tenda, dan Leato Utara masih memerlukan penanganan khusus. Kawasan Pohe dinilai terlalu padat oleh lapak pedagang, sementara Leato Utara terlalu dekat dengan proyek KNMP yang sudah ada, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Menanggapi berbagai kendala tersebut, Aryanto Husain menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan segera mengambil langkah diplomasi birokrasi yang lebih agresif untuk mengatasi hambatan koordinasi di tingkat daerah.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi program unggulan yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota karena diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Aryanto Husain. Ia menambahkan bahwa melalui instruksi Gubernur Gorontalo, pemerintah provinsi akan segera menyurati para bupati dan wali kota untuk mendesak percepatan penyelesaian kendala sektoral di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan formal dan penyediaan akses jalan utama.
