Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan Government Technology (Govtech) Indonesia, yang juga dikenal dengan nama INA Digital, dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Peluncuran ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki dan mempercepat pelayanan birokrasi melalui integrasi teknologi.
Baca juga: Hotman Paris Pertanyakan Status Pengguguran DPO dalam Kasus Pembunuhan Vina dan Eky
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya inovasi dalam birokrasi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyoroti permasalahan serius yang dihadapi oleh sistem birokrasi saat ini, yakni keberadaan 27.000 platform aplikasi di berbagai level pemerintahan yang tidak terintegrasi dengan baik. Kondisi ini, menurutnya, justru menyulitkan masyarakat dan memperumit birokrasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Tahun 2024 ini, kita telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun hanya untuk membuat aplikasi atau platform baru. Ini harus segera dihentikan,” tegas Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Setpres RI. “Mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, berhenti membuat aplikasi baru.”
Baca juga: Kulon Progo Lantik Ratusan PPS, Proporsi Perempuan Hampir 50 Persen
Jokowi menyoroti betapa banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh berbagai kementerian dan instansi pemerintah, yang justru menambah keruwetan dalam penggunaannya. Ia memberikan contoh Kementerian Kesehatan yang memiliki sekitar 400 aplikasi, dan ada pula kementerian lain yang memiliki lebih dari 5.000 aplikasi.
“Kemenkes ada 400 aplikasi, bayangkan 1 kementerian memiliki sebanyak itu. Ada yang lebih dari 5.000. Saya nggak akan menyebut kementeriannya, saking kreatifnya,” ujar Jokowi dengan nada menyentil.
Menurut Presiden, banyaknya aplikasi ini bukanlah tanda kemajuan, melainkan indikasi kurangnya koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah. Oleh karena itu, peluncuran Govtech diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah ini, dengan menyatukan berbagai layanan dalam satu platform yang terintegrasi dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Baca juga: Dua Bocah Hanyut di Pantai Ngobaran, Gunungkidul: Tim Penyelamat Berjibaku Selamatkan Korban
Peluncuran Govtech juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan teknologi ini, diharapkan proses birokrasi yang selama ini dikenal lambat dan berbelit-belit dapat dipangkas menjadi lebih cepat dan sederhana.
Acara SPBE Summit 2024 dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara dan perwakilan dari sektor swasta yang turut mendukung transformasi digital ini. Jokowi berharap, dengan adanya Govtech, Indonesia bisa segera mengejar ketertinggalan dalam hal efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.
Resmikan Govtech adalah langkah awal menuju reformasi birokrasi yang lebih digital dan efisien, yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Terimakasih telah membaca Jokowi Soroti Kementerian Punya 5.000 Aplikasi Saat Resmikan Govtech semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News Headline dan ikuti berita terbaru di Chanel WA Headline.
Baca juga: Bus Rombongan Mahasiswa Unriyo Kecelakaan di Bantul: Empat Mahasiswa Terluka
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
