Headline.co.id, Yogyakarta ~ Permasalahan sampah di Kota Yogyakarta semakin memprihatinkan, mendorong berbagai pihak, termasuk Komisi C DPRD Kota Jogja, untuk mencari solusi bersama. Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja, Ririk Banowati, menyoroti situasi ini sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi sampah yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, menyusul pembatasan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.
“Kebijakan desentralisasi sampah yang diberlakukan setelah pembatasan di TPA Piyungan memperparah masalah sampah di Kota Jogja. Kota dengan keterbatasan lahan ini harus menghadapi tantangan besar untuk mengelola sampahnya sendiri,” ujar Ririk dalam wawancaranya dengan wartawan, Minggu (19/5/2024).
Baca juga: Satreskrim Polresta Sleman Berhasil Tangkap Pelaku Penembakan Anak di Embung Banjarharjo Bimomartani
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kota Jogja saat ini mengandalkan beberapa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) seperti Nitikan dan Kranon, namun keduanya belum mampu mengatasi tumpukan sampah yang terus bertambah. TPST Karangmiri yang baru akan beroperasi pada Juni nanti juga diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 30 ton sampah per hari, jauh dari kebutuhan kota.
“Mengatasi tumpukan sampah di depo dan jalan-jalan menjadi tantangan tersendiri. Kami tidak tahu harus membuang sampah ini ke mana,” jelas Ririk.
Ririk mengungkapkan bahwa jauh sebelum kebijakan desentralisasi diberlakukan, pihaknya sudah menyarankan Pemkot Jogja untuk membeli lahan di luar wilayah kota untuk dijadikan tempat pengolahan sampah. Namun, pandemi COVID-19 mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembelian lahan tersebut.
Baca juga: Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Kuota Pendaftaran Beasiswa Al-Azhar Mesir dari Kemenag
“Dulu, kami sudah merekomendasikan pembelian lahan pada 2021-2022, namun pandemi mengubah prioritas anggaran. Akibatnya, rencana pembelian lahan untuk pengelolaan sampah terpaksa ditunda,” tambahnya.
Dalam berbagai rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Komisi C terus mendorong pentingnya pembelian lahan. TPST yang ada saat ini dinilai tidak memenuhi syarat karena berdekatan dengan permukiman warga.
“Ketiga TPST, yaitu Kranon, Nitikan, dan Karangmiri, sebenarnya tidak laik karena berada di dekat permukiman. Kami berharap keberadaan TPST ini hanya sementara sampai ada lahan yang lebih memadai,” kata Ririk.
Baca juga: Kemenag RI Buka Uji Kompetensi untuk Calon Mahasiswa Al-Azhar Mesir 2024-2025
Ririk juga berharap ada dukungan dari Pemda DIY mengingat Kota Jogja merupakan Ibu Kota Provinsi. Menurutnya, Pemda DIY seharusnya memberikan perlakuan khusus dan bantuan bagi Kota Jogja untuk mengatasi permasalahan ini.
“Dukungan dari Provinsi sangat penting. Sleman, Bantul, dan Kota Jogja sama-sama melakukan desentralisasi, namun karena Jogja adalah Ibu Kota Provinsi, kami berharap ada perhatian khusus,” ujar Ririk.
Baca juga: Polres Labuhanbatu Tangkap Dua Pelaku Narkoba di Desa Pangkal Lunang
Untuk jangka panjang, Ririk menekankan pentingnya Pemkot Jogja mampu mengelola sampah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pihak swasta. Ia menyarankan penggunaan teknologi tepat guna yang, meskipun memerlukan investasi awal yang besar, akan mengurangi biaya pengelolaan sampah dalam jangka panjang.
“Saat ini bekerja sama dengan swasta tidak masalah, tetapi idealnya Pemkot Jogja dapat mengelola sampah secara mandiri. Teknologi modern bisa menjadi solusi meskipun membutuhkan anggaran besar di awal,” tutup Ririk.
Terimakasih telah membaca Anggota DPRD: Jogja Butuh Lahan Baru untuk Atasi Sampah semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News Headline dan ikuti berita terbaru di Chanel WA Headline.
Baca juga: Pemkab Labuhanbatu dan PT KAI Jalin Kerja Sama untuk Transportasi Jemaah Haji
