Headline.co.id ~ Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) memperkuat koordinasi nasional untuk menyatukan pemetaan program, diplomasi, serta pelaporan Indonesia di berbagai instrumen UNESCO. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KNIU yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon selaku Ketua KNIU di Graha Utama Gedung A, Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Konsolidasi dilakukan setelah penataan kelembagaan KNIU melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026, dengan tetap mempertahankan kewenangan teknis kementerian dan lembaga yang menjadi focal point UNESCO.
Penempatan Sekretariat KNIU di Kementerian Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga. Dengan begitu, posisi Indonesia dalam forum UNESCO dapat disampaikan secara lebih terpadu, sementara pelaksanaan program dan konvensi UNESCO tetap menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait.
Tiga agenda prioritas KNIU
Dalam satu tahun ke depan, KNIU menetapkan tiga agenda prioritas untuk memperkuat keterlibatan Indonesia di UNESCO. Agenda pertama ialah memetakan seluruh program UNESCO di Indonesia, termasuk World Heritage, Memory of the World, Global Geoparks, Biosphere Reserves, serta berbagai program dan jejaring UNESCO lainnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemetaan itu mencakup program yang dikelola kementerian, lembaga, maupun pemangku kepentingan terkait. Basis data yang terkoordinasi diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai keterlibatan Indonesia, membuka peluang penguatan kolaborasi, dan menghindari tumpang tindih program.
Agenda kedua adalah memperkuat diplomasi Indonesia di UNESCO. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi posisi Indonesia dalam berbagai persidangan UNESCO, dukungan terhadap pencalonan Indonesia pada sejumlah badan antarpemerintah UNESCO, serta peningkatan kontribusi Indonesia dalam agenda global organisasi tersebut.
Agenda ketiga menyangkut penguatan sistem pelaporan dan monitoring. KNIU akan mendorong koordinasi agar laporan periodik kepada UNESCO dapat disampaikan tepat waktu. Mekanisme berbagi data dan informasi antarfocal point juga akan diperkuat.
“Rapat Pleno KNIU menguatkan koordinasi getting institution right, getting intervention right, dan getting coordination right. Seluruh kementerian dan lembaga yang selama ini menjadi focal point UNESCO tetap menjalankan mandat dan kewenangannya,” ujar Fadli Zon.
Koordinasi teknis melalui kelompok kerja
Kementerian Kebudayaan mengarahkan aktivasi sejumlah Kelompok Kerja (Pokja) sebagai instrumen kerja KNIU. Pokja tersebut lain mencakup bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Pokja lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan perkembangan agenda UNESCO.
Melalui Pokja, koordinasi diharapkan berlangsung lebih teknis dan substantif. Adapun Rapat Pleno KNIU berfungsi sebagai forum integrasi yang mempertemukan agenda di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta komunikasi dan informasi.
Setiap kementerian dan lembaga juga menyampaikan program UNESCO yang menjadi tanggung jawabnya. Mekanisme tersebut diharapkan menghasilkan peta keterlibatan Indonesia yang lebih komprehensif sekaligus memperjelas peran setiap focal point.
Penguatan koordinasi ini sejalan dengan amanat Operational Guidelines for National Commissions for UNESCO yang menempatkan komisi nasional sebagai simpul koordinasi pemangku kepentingan nasional dan UNESCO. Dalam skema tersebut, KNIU berperan sebagai fasilitator koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antarpemangku kepentingan.
Sejumlah kementerian dan lembaga hadir
Rapat Pleno KNIU dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Pengarah KNIU Pratikno; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie dan Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti; serta Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia Kementerian Luar Negeri Kamapradipta Isnomo.
Hadir pula Duta Besar RI untuk Republik Prancis, Kepangeranan Andorra, dan Kepangeranan Monako sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar; Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO IGAK Satrya Wibawa; Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Wayan Toni Supriyanto; Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti; serta Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Amarulla Octavian.
Fadli Zon berharap KNIU menjadi ruang bersama bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam agenda UNESCO di Indonesia. Menurut dia, koordinasi nasional yang kuat diperlukan agar kontribusi Indonesia di tingkat internasional berjalan selaras dengan program pembangunan nasional.
“Indonesia harus hadir lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpengaruh dalam forum UNESCO. Dengan itu, kami mengajak seluruh anggota KNIU untuk mendukung implementasi Perpres Nomor 31 Tahun 2026 demi penguatan peran Indonesia di UNESCO,” kata Menbud Fadli Zon.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
