Highlight Berita:
Headline.co.id, Bamako ~ Mali memperingati hari kemerdekaan pada 22 September 2026 di tengah memburuknya situasi keamanan, kerentanan jalur pasokan menuju Bamako, dan meningkatnya tekanan kelompok bersenjata di berbagai wilayah. Kondisi tersebut terlihat setelah serangan Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimeen atau JNIM terhadap kamp militer di Dioura, Mali tengah, pada 10 September, kurang dari dua pekan sebelum peringatan kemerdekaan. Pemerintah berupaya menjaga pasokan bahan bakar ke ibu kota melalui pengawalan militer, sementara koordinasi antara JNIM dan Azawad Liberation Front atau FLA menambah tantangan terhadap upaya negara mengendalikan wilayah.
Serangan di Dioura terjadi setelah rangkaian ofensif pada April ketika JNIM dan FLA yang dipimpin kelompok Tuareg mengoordinasikan serangan terhadap lokasi militer dan strategis di Bamako, Kati, Mopti, Gao, dan Kidal. Menteri Pertahanan Sadio Camara tewas dalam serangan tersebut, yang memperlihatkan kerentanan pasukan pemerintah di sejumlah wilayah Mali.
Jalur Pasokan Bamako Jadi Titik Rentan
Tekanan keamanan tidak hanya berlangsung di medan pertempuran. Sejak September 2025, JNIM menargetkan truk tangki dan jalan raya yang digunakan untuk membawa bahan bakar dari Senegal dan Pantai Gading. Gangguan itu menyebabkan kelangkaan bahan bakar yang parah di Bamako serta mengganggu pasokan listrik dan kegiatan sekolah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah Mali menyatakan lebih dari 900 truk tangki bahan bakar memasuki Bamako dengan pengawalan militer pada 14 September. Masuknya pasokan tersebut membantu memulihkan ketersediaan bahan bakar, tetapi pengerahan pengamanan dalam skala besar juga memperlihatkan kerentanan jalur yang menghubungkan ibu kota dengan negara-negara tetangga.
Pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2020 sebelumnya berjanji memulihkan keamanan. Namun, gangguan terhadap jalur pasokan penting menunjukkan besarnya tantangan untuk melindungi akses menuju ibu kota di negara dengan wilayah yang luas.
Koordinasi JNIM dan FLA Menambah Tekanan
Mali utara sejak lama menjadi pusat tuntutan kelompok Tuareg untuk memperoleh otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan. Tantangan terbaru bagi pemerintah adalah meningkatnya koordinasi antara JNIM dan FLA meskipun kedua kelompok memiliki tujuan jangka panjang yang berbeda. JNIM berupaya menerapkan interpretasinya terhadap hukum Islam, sedangkan FLA berakar pada tuntutan separatis Tuareg untuk otonomi dan kemerdekaan.
Beverly Ochieng, analis senior Control Risks, mengatakan, 'Aliansi antara JNIM dan FLA menjadi ancaman bagi konsolidasi wilayah nasional oleh pemerintah, yang merupakan salah satu tujuan utama militer. Konfrontasi berkala antara koalisi JNIM-FLA dan pasukan pemerintah akan terus menghambat penyelesaian politik atas kekerasan tersebut.'
Ochieng juga memperingatkan kemungkinan mengerasnya posisi kedua pihak. Menurut dia, sikap yang semakin keras dari pemerintah militer maupun kelompok bersenjata dapat menyulitkan upaya membangun kembali kesepakatan damai. Mali diperkirakan tetap mendapat dukungan diplomatik dan keamanan dari Aljazair, mitranya di Alliance of Sahel States atau AES, yakni Burkina Faso dan Niger, serta Senegal dan Togo yang mewakili ECOWAS.
JNIM dan FLA pernah bekerja sama pada 2012 dan 2024, tetapi aliansi mereka juga pernah pecah akibat perbedaan wilayah dan ideologi. Ofensif April kembali menunjukkan tingkat koordinasi kedua kelompok dalam menghadapi pasukan pemerintah.
Kebijakan Kedaulatan dan Hubungan dengan Rusia
Di tengah tekanan keamanan, Mali menjauh dari sejumlah mitra regional dan internasional lama serta membangun aliansi baru dengan menekankan kedaulatan nasional. Penarikan Mali dari ECOWAS bersama Burkina Faso dan Niger mulai berlaku pada Januari 2025. Ketiga negara kemudian memperkuat AES, sementara Mali memperdalam hubungan militernya dengan Rusia.
Abubakar Abubakar Usman, dosen senior bidang studi internasional dan strategis di University of Malaysia, menilai, 'Keluarnya Mali dari lembaga-lembaga ini karena itu terlihat bukan sebagai penegasan kemerdekaan, tetapi lebih sebagai perpindahan aliansi, dari tatanan keamanan yang selaras dengan Barat menuju tatanan yang selaras dengan Rusia.'
Peran paramiliter Wagner Group telah diambil alih oleh Africa Corps Rusia yang beroperasi di bawah Kementerian Pertahanan Rusia. Namun, situasi keamanan tetap memburuk. Ofensif April mencapai lokasi-lokasi di dekat ibu kota dan mendorong pasukan Rusia serta Mali keluar dari sejumlah posisi di wilayah utara, sedangkan serangan di Dioura pada September menunjukkan kelompok bersenjata masih mampu menyerang pasukan pemerintah.
Pada September 2025, Mali bersama Burkina Faso dan Niger juga mengumumkan penarikan diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Proses formal penarikan Mali dimulai pada Juni dan berlangsung selama satu tahun. ICC menyatakan penarikan tidak menghapus kewajiban selama sebuah negara masih menjadi anggota dan tidak memengaruhi perkara yang telah berada dalam pertimbangan lembaga tersebut.
Human Rights Watch melaporkan warga sipil mengalami pelanggaran serius oleh berbagai pihak sejak pertempuran meningkat pada April. Kelompok hak asasi manusia mendokumentasikan dugaan pelanggaran yang dilakukan kelompok bersenjata, pasukan Mali, dan pejuang Rusia yang bersekutu dengan pemerintah.
Ratusan Ribu Warga Mali Mengungsi
Dampak konflik juga terlihat dari besarnya jumlah penduduk yang mengungsi. UNHCR memperkirakan lebih dari 400.000 orang menjadi pengungsi internal di Mali pada Juni. Gao, Mopti, Menaka, dan Timbuktu termasuk wilayah yang menampung jumlah pengungsi dalam jumlah signifikan, sementara International Organization for Migration mencatat lokasi pengungsian besar dan kedatangan pengungsi yang terus berlangsung di Mopti.
Masyarakat yang bergantung pada pertanian dan peternakan menghadapi ketidakamanan, persaingan sumber daya, serta terganggunya layanan. Keterbatasan institusi negara, keberadaan kelompok bersenjata, dan konflik lokal semakin mempersulit pemerintah memperkuat kewenangannya di sejumlah wilayah.
Pemerintah telah memulihkan pasokan bahan bakar ke Bamako, tetapi kelompok bersenjata masih dapat mengganggu rute utama dan menyerang posisi militer. Situasi itu membuat peringatan kemerdekaan tahun ini berlangsung dalam suasana tidak menentu bagi sebagian warga ibu kota.
Seorang warga Mali yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan mengatakan, 'Kami ingin merayakan Hari Kemerdekaan, tetapi ada banyak kecemasan tahun ini. Serangan terhadap kamp militer di Dioura mengingatkan semua orang bahwa situasi keamanan masih sangat rapuh.'
Warga tersebut mengatakan masyarakat mendengar pemerintah menyatakan militer terus melakukan operasi dan situasi berada dalam kendali, tetapi serangan kelompok bersenjata membuat publik mempertanyakan arti kendali tersebut. Ia menambahkan masyarakat ingin percaya keadaan membaik, meski berbagai peristiwa terakhir masih menyisakan ketidakpastian mengenai arah Mali.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
