Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Tujuh kelompok bersenjata Ethiopia mengumumkan pembentukan sebuah aliansi pada Minggu dengan tujuan bekerja bersama untuk mengganti pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed dan membentuk pemerintahan transisi yang inklusif. Aliansi yang dinamai Ethiopian Peoples’ Forces Alliance for Survival atau Alliance for Survival itu menyatukan kelompok-kelompok yang selama beberapa tahun terlibat dalam konflik dengan pemerintah federal maupun pernah berada di kubu yang saling berhadapan. Pembentukan aliansi berlangsung setelah para pemimpin kelompok tersebut melakukan pembicaraan selama sekitar satu tahun. Pengumuman itu muncul ketika kekhawatiran terhadap meluasnya kembali perang di Ethiopia meningkat menyusul bentrokan di wilayah Tigray.
Dalam pernyataan bersama, kelompok-kelompok tersebut menyebut pembentukan aliansi sebagai langkah untuk menyatukan kekuatan mereka. 'Kami telah membentuk aliansi bersama bernama Ethiopian Peoples’ Forces Alliance for Survival, yang secara singkat dikenal sebagai Alliance for Survival,' kata kelompok-kelompok tersebut dalam pernyataan bersama.
Tujuh Kelompok Bergabung dalam Alliance for Survival
Aliansi itu mencakup Amhara Fano National Movement, sebuah koalisi faksi Fano yang bertempur melawan pasukan federal di wilayah Amhara sejak 2023. Kelompok lain yang bergabung adalah Tigray People’s Liberation Front atau TPLF, yang mendominasi politik Ethiopia selama hampir tiga dekade sebelum Abiy Ahmed berkuasa.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Oromo Liberation Army atau OLA juga menjadi bagian dari aliansi. Kelompok tersebut telah bertempur melawan pasukan federal di Oromia sejak 2018. Empat kelompok lain yang bergabung ialah Ogaden National Liberation Front, Afar Revolutionary Democratic Unity Front yang juga dikenal sebagai Ugugumo, Benishangul Peoples’ Liberation Movement, dan Gumuz Peoples’ Democratic Movement.
Seorang sumber yang dekat dengan Fano menyebut para pemimpin kelompok tersebut telah membicarakan pembentukan aliansi selama sekitar satu tahun. Pemimpin militer OLA, Jaal Marroo, sebelumnya juga mengatakan kepada sebuah lembaga penyiaran lokal bahwa mereka telah beberapa kali bertemu sebelum mencapai keputusan mengenai pengumuman akhir.
Indikasi bahwa kesepakatan antarkelompok telah tercapai juga sebelumnya disampaikan pemimpin Fano, Zemene Kassie. Ia secara terbuka menyinggung tercapainya kesepakatan dalam wawancara dengan surat kabar Swiss Le Temps yang diterbitkan pada 16 Agustus.
Aliansi Dorong Pemerintahan Transisi
Dalam pernyataannya, aliansi menuduh pemerintah menerapkan pemerintahan yang mereka sebut sebagai kekuasaan diktatorial dan menyatakan kondisi tersebut mendorong negara menuju perpecahan. Tuduhan tersebut merupakan posisi kelompok-kelompok yang membentuk aliansi. Pemerintah Ethiopia belum memberikan komentar publik mengenai pengumuman yang disampaikan pada Minggu.
Aliansi menyatakan pemerintahan transisi yang mereka usulkan akan dipandu oleh sebuah piagam. Menurut pernyataan kelompok tersebut, pemerintahan transisi ditujukan untuk mengakhiri perang, melindungi hak-hak masyarakat, dan membuka dialog nasional.
Akademisi Ethiopia Eyob Tilahun mengatakan kelompok-kelompok yang sebelumnya bersaing telah sepakat melakukan dialog dan membentuk aliansi demi apa yang mereka nilai sebagai kepentingan publik. 'Kekuatan-kekuatan yang beraliansi itu percaya bahwa mereka semua menghadapi ancaman terhadap kelangsungan mereka dari pemerintah,' kata Eyob.
Mantan Lawan Kini Berada dalam Satu Aliansi
Komposisi aliansi mempertemukan kelompok-kelompok dengan sejarah konflik dan kepentingan yang berbeda. Fano, misalnya, pernah bertempur bersama pasukan federal melawan pasukan Tigray dalam perang Tigray pada 2020 hingga 2022. Konflik tersebut menewaskan ratusan ribu orang.
Perselisihan antara pihak-pihak yang kini berada dalam aliansi juga belum sepenuhnya hilang. Amhara dan Tigray sama-sama mengklaim wilayah Western Tigray. Wilayah tersebut dikelola oleh kelompok nasionalis Amhara sejak perang berakhir.
Pembentukan aliansi terjadi ketika Ethiopia masih menghadapi konflik di beberapa wilayah. Pertempuran telah berlangsung di sejumlah bagian Oromia sejak 2018 dan di Amhara sejak 2023. Beberapa pekan sebelum pengumuman aliansi, bentrokan juga terjadi di wilayah utara Tigray dan menjadi salah satu pelanggaran paling serius terhadap kesepakatan damai 2022.
Perjanjian Pretoria Kembali Jadi Sorotan
Kesepakatan damai 2022 yang ditandatangani di Pretoria, Afrika Selatan, mengakhiri perang antara pemerintah federal Ethiopia dan pasukan Tigray. Namun, sejumlah persoalan tetap belum terselesaikan, termasuk perselisihan mengenai perlucutan senjata dan status hukum TPLF.
Pada pertengahan Juli, TPLF menyatakan perjanjian damai Pretoria 2022 telah secara efektif berakhir. Bentrokan berikutnya di Tigray semakin memperbesar kekhawatiran mengenai kemungkinan kembalinya konflik berskala besar.
Abiy Ahmed mulai berkuasa pada 2018 dengan menjanjikan reformasi luas. Setelah menjabat, ia membebaskan jurnalis, aktivis dan tahanan politik lainnya serta mencabut larangan terhadap sejumlah partai politik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para penentang pemerintah dan aktivis hak asasi manusia menuduh pemerintahannya membalikkan sejumlah kemajuan tersebut.
Dengan bergabungnya tujuh kelompok dalam satu wadah, Alliance for Survival menyatakan agenda bersama berupa pembentukan pemerintahan transisi dan dialog nasional. Sementara itu, belum adanya tanggapan publik dari pemerintah membuat posisi resmi pemerintahan Abiy Ahmed terhadap pembentukan aliansi tersebut belum diketahui.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
