Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan Indonesia menjadi pusat halal dunia melalui penguatan ekosistem halal, kerja sama internasional, dan harmonisasi jaminan produk halal antarnegara. Target tersebut disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam The 5th Halal 20 (H20) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (19/9/2026). BPJPH menyiapkan pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026 sebagai tahap awal penguatan kerja sama halal di kawasan. Langkah itu diarahkan untuk memperluas akses perdagangan produk halal Indonesia ke pasar global.
Forum yang diselenggarakan BPJPH tersebut berlangsung pada 18–20 September 2026 dengan tema “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade & Economy”. H20 Summit 2026 dihadiri perwakilan dari 48 negara.
“Indonesia menjadi pusat halal dunia. Jakarta adalah kapital dunia halal,” ujar Haikal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Indonesia-Malaysia Halal Council Disiapkan
Haikal mengatakan, upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia akan dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan negara-negara mitra. Malaysia menjadi salah satu negara yang diprioritaskan karena memiliki kedekatan geografis, pasar, serta pengalaman dalam mengembangkan ekosistem halal.
Menurut dia, Indonesia dan Malaysia ditargetkan membentuk Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026. Forum bilateral tersebut diproyeksikan menjadi pijakan untuk membangun kerja sama halal yang lebih luas di tingkat ASEAN.
“Karena itu mitra kita yang paling dekat adalah Malaysia. Akhir tahun ini kita bentuk Indonesia-Malaysia Halal Council,” kata Haikal.
BPJPH juga menyiapkan pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027. Forum itu diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan kerja sama halal dan selanjutnya berkembang menuju pembentukan World Halal Council pada 2028.
“Ini sebenarnya persiapan untuk September 2027 kita buat ASEAN Halal Council. Ini akan menjadi rujukan bagi dunia. Insya Allah di tahun 2028 terwujudlah World Halal Council,” ujarnya.
Halal Mencakup Berbagai Sektor
Haikal menjelaskan, perkembangan industri halal telah melampaui batas negara dan tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman. Industri halal kini mencakup kosmetik, obat-obatan, pakaian, tekstil, serta berbagai barang gunaan lainnya.
“Halal bukan hanya untuk makanan, tetapi juga kosmetik, medis, pakaian, tekstil, dan barang gunaan lainnya. Halal untuk semua,” kata Kepala BPJPH.
Ia menilai, jaminan halal juga tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keagamaan. Halal semakin berkaitan dengan kualitas produk, kebersihan, transparansi, keterlacakan rantai pasok, dan kepercayaan konsumen.
Haikal menyebut tiga unsur penting dalam penguatan ekosistem halal, yaitu transparency, traceability, dan trustability.
“Halal itu bukan hanya bicara no pork, no lard, no alcohol. Halal itu kebersihannya terjaga, transparansinya terjaga, traceability-nya terjaga, dan kepercayaannya terjaga,” jelasnya.
Menurut Haikal, pendekatan tersebut membuat produk halal semakin relevan bagi konsumen global. Karena itu, BPJPH mendorong agar halal dipahami sebagai bagian dari upaya membangun produk yang aman, berkualitas, dan memberikan kepastian bagi konsumen.
BPJPH Siapkan 124 Ribu Pendamping Halal
Penguatan ekosistem halal juga diarahkan untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM untuk memperluas akses mereka terhadap pasar.
“Dengan halal kita juga bisa melakukan proteksi, di mana para UMKM akan kita berikan kemudahan-kemudahan,” ujar Haikal.
Dalam H20 Summit 2026, Haikal menyampaikan kesiapan BPJPH menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Salah satu dukungan yang disiapkan ialah pendamping proses produk halal di berbagai daerah.
BPJPH saat ini memiliki sekitar 124 ribu pendamping yang disiapkan untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.
“Kami sudah memiliki 124 ribu orang pendamping di seluruh Indonesia yang bersiap untuk menyambut wajib halal Oktober,” katanya.
Keberadaan pendamping tersebut diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi sekaligus membantu pelaku UMKM memahami persyaratan yang harus dipenuhi. BPJPH juga menargetkan layanan sertifikasi halal dapat diselesaikan dalam waktu 1×24 jam apabila persyaratan dan proses pendampingannya terpenuhi.
Perkuat Komunikasi dengan Negara Mitra
H20 Summit 2026 menjadi ruang bagi BPJPH untuk memperkenalkan ekosistem jaminan produk halal Indonesia kepada masyarakat internasional. Kehadiran delegasi dari 48 negara dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai kebijakan halal Indonesia.
Haikal mengatakan, sejumlah negara dan pelaku usaha sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait penerapan kebijakan halal Indonesia. BPJPH memilih memperkuat komunikasi dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan serta mekanisme kebijakan tersebut.
“Yang paling penting itu komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka akan terjadi salah pengertian. Setelah terjadi komunikasi, alhamdulillah semuanya mengerti dan memahami,” katanya.
Haikal menegaskan, kebijakan jaminan produk halal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga membuka peluang perdagangan produk halal Indonesia di pasar internasional.
Ia menyebut kontribusi halal value chain terhadap ekonomi Indonesia saat ini mencapai sekitar 27 persen.
“Halal itu untuk kesehatan, halal itu untuk pertumbuhan, halal itu untuk growth economy,” ujar Ahmad Haikal Hasan.
Melalui penguatan kelembagaan, layanan sertifikasi, pendampingan UMKM, serta kerja sama bilateral dan multilateral, BPJPH menargetkan ekosistem halal Indonesia semakin terhubung dengan rantai pasok halal global.
