Headline.co.id, Jakarta ~ Kinerja APBN hingga 31 Agustus 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun. Kondisi tersebut membuat defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara keseimbangan primer surplus Rp154,0 triliun.
Kinerja APBN tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBNKita di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Pemerintah menjaga pengelolaan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan mempertahankan kredibilitas fiskal di tengah konflik di Timur Tengah, volatilitas harga komoditas, serta ekspektasi suku bunga global yang masih tinggi.
“Di tengah dinamika global yang masih sangat dinamis, APBN harus tetap hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat. Karena itu, kita memastikan pendapatan terus diperkuat, belanja semakin efektif dan produktif, serta defisit dikelola secara sehat dan terkendali,” kata Suahasil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pendapatan Negara Tumbuh 25,4 Persen
Pendapatan negara hingga akhir Agustus 2026 tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut setara dengan 65,2 persen dari target APBN.
Penguatan pendapatan terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.619,3 triliun atau tumbuh 21,7 persen secara tahunan.
Di dalamnya, penerimaan pajak tercatat Rp1.409,0 triliun atau 59,8 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 24,1 persen. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp722,2 triliun, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mencapai Rp591,5 triliun.
Menurut Suahasil, pertumbuhan penerimaan pajak didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi Coretax yang semakin baik. “Pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan dan administrasi perpajakan terus membaik. Kita akan terus memperkuat basis penerimaan sekaligus meningkatkan kualitas administrasi perpajakan,” ujarnya.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga tumbuh 7,8 persen secara tahunan menjadi Rp210,2 triliun atau 62,6 persen dari target APBN. Sementara itu, PNBP mencapai Rp435,1 triliun, tumbuh 41,7 persen dan setara 94,8 persen dari target.
Pengawasan turut berkontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga Agustus 2026, penindakan rokok ilegal dilakukan sebanyak 13.151 kali dengan barang bukti sekitar 1,1 miliar batang. Penindakan narkotika tercatat 1.117 kali dengan barang bukti 11,43 ton.
Belanja Negara Didorong Lebih Produktif
Belanja negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu APBN. Realisasi itu tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.791,5 triliun atau 56,9 persen dari pagu, tumbuh 29,0 persen secara tahunan. Belanja kementerian/lembaga mencapai Rp912,4 triliun atau 60,4 persen dari pagu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendidikan.
Adapun realisasi belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp879,1 triliun atau 53,6 persen dari pagu. Belanja ini terutama dipengaruhi pembayaran pensiun serta subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak dan listrik.
Realisasi bantuan sosial mencapai Rp104,5 triliun. Rinciannya meliputi Program Keluarga Harapan sebesar Rp21,0 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako Rp27,6 triliun untuk 17,6 juta keluarga penerima manfaat, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta.
“Belanja negara tidak hanya kita lihat dari sisi penyerapannya, tetapi juga dari dampaknya. Belanja harus semakin produktif, mendukung daya beli masyarakat, memperkuat investasi, dan menghasilkan layanan publik yang semakin baik,” ujar Suahasil.
MBG Menjangkau Sekitar 57 Juta Penerima
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Agustus 2026 telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Realisasi anggaran terkait program tersebut mencapai Rp134,2 triliun, dengan penyaluran MBG sebesar Rp131,3 triliun.
Kementerian Keuangan mendukung reformasi yang berjalan di Badan Gizi Nasional, termasuk kewajiban setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. SPPG yang belum memenuhi persyaratan dapat ditutup dengan tetap menjamin layanan bagi penerima manfaat. Penataan juga dilakukan terhadap SPPG di wilayah 3T.
“Pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan pelaksanaannya memenuhi standar keamanan pangan. Reformasi yang berjalan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program,” kata Suahasil.
Selain MBG, APBN digunakan sebagai peredam guncangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Realisasi subsidi dan kompensasi hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp331,4 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Realisasi tersebut dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, serta volume BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
Transfer ke Daerah dan Investasi
Transfer ke Daerah hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp504,3 triliun atau 72,8 persen dari pagu. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan 65,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Alokasi Transfer ke Daerah 2026 meningkat dari Rp693,0 triliun menjadi Rp715,34 triliun. Tambahan tersebut mencakup Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra dan Rp18,9 triliun untuk tambahan non-bencana.
Dari sisi investasi, realisasi pengeluaran mencapai Rp62,6 triliun. Dana tersebut lain disalurkan melalui Bulog, LPDP, FLPP, LMAN, LKI, PT SMI, dan BPDLH untuk mendukung sektor pangan, pendidikan, perumahan, serta infrastruktur.
Pemerintah juga mencatat pembiayaan utang neto mencapai Rp506,0 triliun atau 60,8 persen dari target APBN. Pembiayaan melalui Surat Berharga Negara mencapai Rp527,4 triliun, sedangkan pinjaman tercatat negatif Rp21,4 triliun.
“APBN adalah instrumen negara untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Karena itu, kita akan terus memperkuat pendapatan, meningkatkan efektivitas dan produktivitas belanja, serta menjaga defisit dan pembiayaan tetap sehat,” tutur Suahasil.
